Pertanian, adalah sektor kedua terbesar setelah pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun belum banyak kawula muda yang berminat menjadi petani. Kukar pun kini di ambang krisis petani karena mayoritas petani berusia di atas 40 tahun. Kondisi ini turut menjadi akumulasi penurunan lahan produksi padi sawah di Kukar.
Diketahui sebenarnya Kukar memiliki 68.384 petani yang tersebar di 18 kecamatan. Sebagaimana dicatat Badan Statistik (BPS) Kaltim 2019. Sebanyak 6.432 orang atau 9 persen berusia lebih dari 65 tahun. Lalu 12.736 orang atau 18,6 persen, berusia 55-64 tahun.
Selanjutnya 20.650 orang atau 30,2 persen berusia 45-54 tahun. Kelompok umur petani di Kukar selanjutnya adalah 19.879 orang atau 29 persen berusia 35-44 tahun dan 8.158 orang 11,9 persen berusia 25-34 tahun. Dan hanya ada 529 orang 0,77 persen petani Kukar yang berusia di bawah 25 tahun.
Kepada penakaltim.id Sekertaris Dispertanak Kukar, Sya’rani membenarkan bahwa minat generasi muda petani Kukar masih rendah. Hal itu terutama dalam usaha pertanian padi sawah. Banyak faktor yang mempengaruhi minimnya regenerasi petani dalam usaha tersebut. Ia menduga sebagian pemuda daerah masih berpikir pertanian dengan stigma kolot. Selain itu pertanian masih di pikir tidak menjamin masa depan.
“Sebenarnya pertanian adalah usaha yang paling menjanjikan,” ungkap Syarani, pada Kamis, 16 Februari 2023.
Dinas Pertanian dan Peternakan Kukar, telah lama menyadari persoalan tersebut. Mengantisipasi kekurangan petani, Pemerintah telah menggulirkan program regenerasi petani milenial. “Program ini di harap memaksimalkan potensi pertanian Kukar,” katanya.
Selanjutnya melalui program regenerasi petani milenial itu di harap mendorong minat milenial di Kukar, bertani. Di rinci Sya’rani melalui program pemerintah itu, pemuda daerah tidak hanya dibekali pengetahuan pertanian. Namun sekaligus disediakan pupuk dan peralatan mekanisasi modern. Ditarget program ini mampu menggaet ratusan petani muda di Kukar, beberapa tahun ke depan.
Di samping itu Sekertaris Dispertanak ini, menjelaskan sebenarnya ada ke khawatiran pemerintah. Terkait kekurangan petani daerah. Karena persoalan itu mampu mempengaruhi penurunan fungsi lahan persawahan di Kukar.
Sebagai informasi, melalui data Badan Pusat Statistik Kaltim pada 2020, Luas lahan pertanian padi sawah Kukar, 31.952 hektare. Namun setahun setelahnya 2021 luas lahan menurun menjadi 27.635 hektare.
Kembali kepada Sya’rani menjelaskan, petani di Kukar sekarang di dominasi berusia lanjut. Ia mengatakan ketika mereka berhenti bertani rata-rata tidak ada lagi anggota keluarga yang mau melanjutkan usaha. Membuat lahan pertanian tidak termanfaatkan dan berakhir menyumbang jumlah penurunan lahan pertanian. Selain itu, peralihan fungsi lahan menjadi konsesi pertambangan dan perkebunan, ikut memperparah keadaan.
“Seluruh pihak harus bekerja sama untuk menjamin Kukar tetap menjadi lumbung pangan,” ucap Sya’rani.
Sedangkan dikonfirmasi berbeda, Bupati Kukar, Edi Damansyah, mengatakan pemerintah saat ini tengah berupaya menggalakkan program pertanian milenial. Kebijakan progresif ini di harap mampu menangani krisis petani daerah.
Satu cara dalam program milik pemerintah ini yakni membantu petani dengan peralatan dan sarana produksi pertanian. Hal itu sekaligus menarik minat pemuda daerah untuk bertani.
Edi juga menghimbau pemuda di Kukar. Menjauhkan pikiran malu atau mengganggap usaha tani identik dengan kolot dan kotor. Menurutnya sekarang usaha tani telah lebih maju karena menggunakan manajemen dan teknologi modern. “Sudah banyak petani milenial sukses yang bisa menjadi contoh,” imbuhnya.
Sementara, Akademikus sekaligus Rektor Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), Ince Raden menyebut banyak cara pemerintah menangani krisis petani daerah, sekarang.
Di antaranya meningkatkan edukasi pada masyarakat agar mau menjadi calon petani. Seperti memberikan pemahaman manajemen pertanian. Serta meningkatkan nilai ekonomis dari usaha bercocok tanam tersebut.
Pemerintah juga di sarankan Ince, untuk memberikan subsidi peralatan produksi pertanian. Selain itu menjamin ketersediaan pukuk dan pestisida yang kerap mengalami kelangkaan bagi petani.
Selain itu pemerintah harus membuat solusi kongkrit saat harga gabah dan beras penjualan petani naik. Karena menurut Ince, selama ini bila bahan pokok itu naik, harganya selalu di intervensi pemerintah untuk segera di stabilkan. Keadaan itu sangat berbeda dengan komoditi lainnya.
“Walau kita tahu komoditi beras adalah bahan pangan nasional. Tapi harus ada kebijakan yang menjamin keuntungan petani,” bebernya.
Solusi kedua adalah menggalakkan mekanisasi di sektor pertanian daerah. Sebagai alat pengelolaan lahan pertanian hingga pasca panen. Hal itu dapat di meminimalisir ketimpangan jumlah petani di Kukar. Penggunaan peralatan modern di sektor pertanian daerah sekaligus mampu memaksimalkan lahan pertanian yang tidak produktif.
“Walau jumlah petani sedikit mekanisasi mampu mengurangi permasalahan daerah,” akhirinya.
