Menu

Mode Gelap
Didi Tasidi, Pria Asal Kutai Kartanegara Calon Kuat Jaksa Agung RI Misra Seniman Yang Siap Maju Menjadi Legislator Kukar Tiga Wanita Hamil yang Ditahan dalam Kasus Judi di Kukar, Diharap Menerima Penangguhan Penahanan Bacaleg Muda Nasdem Kukar Annisa Mulia Utami Siap Bertarung di Pesta Demokrasi 2024 Pengantaran Berkas Bacaleg PDI Perjuangan Kukar Diiringi Pawai Baju Adat Nusantara

Kalimantan Timur · 29 Jan 2024 18:44 WIB ·

Rancangan Peraturan Kemenaker Ancam Nasib Buruh Pelabuhan Kuala Samboja


Rancangan Peraturan Kemenaker Ancam Nasib Buruh Pelabuhan Kuala Samboja Perbesar

penakalti.id Pemerintah pusat berencana menerbitkan peraturan Kementerian Ketenaga Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkait perlindungan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di pelabuhan. Diketahui, Pasal 4 dari Rancangan Permenaker RI tersebut, secara umum menyebut bahwa aktivitas bongkar muat di pelabuhan bisa dilakukan selain koperasi. Namun juga pihak swasta yang memiliki badan hukum.

“Ini bukan hanya tempat kami, seluruh pelabuhan di Indonesia juga melakukan kegiatan yang sama. Untuk mempertahankan buruh bongkar muat dalam naungan koperasi,” ujar Direktur Marketing Koperasi TKBM Pelabuhan Karya Sejahtera Kuala Samboja, Loeis Subowo Saminanto, Senin, 29 Januari 2023.

Tentu kata Loeis, dengan adanya rancangan ini, mengancam keberadaan Koperasi TKBM Pelabuhan Karya Sejahtera dengan total anggota 875 anggota yang terancam penghasilannya. Terlebih ini bukan menjadi pekerjaan tetap mereka, dan berharap dari pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) saja. Terlebih, sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri bahwa satu pelabuhan dikelola 1 koperasi.

“Kami sebagai buruh yang di bawah naungan koperasi ini akan hilang bekerjanya,” lanjut Loeis.

Sementara itu, Kepala Koperasi TKBM Pelabuhan Karya Sejahtera Kuala Samboja, La Ode Mbena, pun menyebut dengan adanya rancangan Permenaker RI, bakal menimbulkan pesaing baru bagi mereka. Tentunya mengancam keberadaan Koperasi TKBM Pelabuhan Karya Sejahtera Kuala Samboja. Terlebih, mereka sudah beroperasi selama 34 tahun.

“Harapan kami bagaimana kita di Indonesia untuk menghapus Pasal 4 itu,” ucap La Ode Mbena.

Tak hanya itu, dengan dilibatkannya koperasi, maka seluruh anggota yang merupakan warga lokal merasakan dampaknya. Karena kepemilikan bersama berdasarkan simpanan pokok dan simpanan wajib koperasi. Sehingga kepengurusan dan kebijakan yang dikeluarkan pun dari anggota koperasi.

Berbeda dengan badan usaha lainnya, dipastikan hanya mengejar profit dan dinikmati segelintir orang saja. “Kalau koperasi kesejahteraan dirasakan oleh masyarakat lokal kalau badan usaha yang lain kan bisa saja dari orang luar,” kuncinya.

Dikonfirmasi terpisah, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Distransnaker Kukar, Lukman, menyampaikan bahwa Koperasi TKBM Pelabuhan Karya Sejahtera Kuala Samboja meminta pihaknya untuk menyampaikan sikap mereka kepada pemerintah, terkait rancangan Permenaker tersebut.

“Kami dari dinas yang membidangi secara khusus tenaga kerja, intinya menerima pernyataan itu,” kata Lukman.

“Kami akan secepatnya bersurat ke kementerian dengan beberapa persyaratan secara administratif dengan pihak terkait,” pungkasnya.

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 157 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Didi Tasidi, Pria Asal Kutai Kartanegara Calon Kuat Jaksa Agung RI

15 Juni 2024 - 15:12 WIB

Ribuan Jamaah Hadiri Tausiah Ustad Abdul Somad Di Masjid Al-Qadar Tenggarong

17 Mei 2024 - 17:02 WIB

24 Februari 2024 - 18:31 WIB

Menang di Pileg, DPC PDI Perjuangan Kukar Klaim Rebut Kursi Ketua DPRD

17 Februari 2024 - 10:44 WIB

Suasana rilis resmi hasil hitung cepat yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kukar. (Istimewa)

Satukan Hatimu Majukan Daerahmu, Memang Mia Setelannya

24 Desember 2023 - 11:09 WIB

Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Ekowisata Bamboe Wanadesa Kota Balikpapan, Tim ITK Lakukan Pelatihan Sablon Cetak Saring bertema Wisata Alam

7 Desember 2023 - 12:47 WIB

Trending di Kalimantan Timur