Uci: Kebijakan Zonasi Pendidikan Perlu Dievaluasi demi Akses yang Lebih Fleksibel
SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Hj. Uci, meminta agar pemerintah lebih memperhatikan pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) di wilayah Sangatta. Ia juga menilai perlu ada evaluasi terhadap kebijakan zonasi yang diterapkan agar lebih fleksibel dan tidak membatasi akses pendidikan bagi siswa.
Uci menjelaskan bahwa saat ini, daerah pemilihannya (dapil) kekurangan fasilitas pendidikan, khususnya SMA, yang jumlahnya sangat terbatas. Ia menyebutkan bahwa meskipun banyak program yang dilaksanakan di dapilnya, pembangunan SMA menjadi salah satu prioritas mendesak yang perlu segera ditangani.
“Program di dapil cukup beragam, namun salah satu yang paling mendesak adalah kebutuhan akan bangunan SMA. Jumlahnya sangat kurang,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya.
Selain masalah fasilitas, Hj. Uci juga menyoroti penerapan kebijakan zonasi yang kerap dikeluhkan masyarakat. Sistem zonasi yang membatasi akses siswa untuk bersekolah di sekolah unggulan di luar zona tertentu, menurutnya, justru menjadi kendala.
“Sistem zonasi ini membuat orang tua dan murid kesulitan, karena tidak semua sekolah unggulan ada di wilayah tersebut,” lanjutnya.
Untuk itu, Hj. Uci berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait pendidikan dan akan segera melakukan kunjungan kerja ke wilayah tersebut guna menindaklanjuti isu kekurangan fasilitas pendidikan, terutama SMA. Ia berharap pemerintah daerah dapat menemukan solusi untuk mengatasi masalah ini.
“Hj. Uci berharap agar ada terobosan baru dari pihak berwenang untuk mengatasi kendala ini. Ia juga mengusulkan agar pemerintah daerah memberikan prioritas terhadap pembangunan SMA di Dapil I serta mengevaluasi kebijakan zonasi agar lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat setempat,” ungkapnya.
Hj. Uci menekankan pentingnya memberikan akses pendidikan berkualitas tanpa kendala aturan zonasi yang memberatkan. Ia akan segera berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Dinas Pendidikan, untuk memastikan masalah ini mendapat perhatian serius. (Adv)