Sangatta – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar rapat rutin bulanan untuk mempersiapkan pelaksanaan Pilkada 2024. Rapat yang berlangsung di Ruang Kerja Bupati Kutim pada Kamis (21/11/2024) ini dipimpin oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim H M Agus Hari Kesuma (AHK). Dalam kesempatan tersebut, berbagai strategi untuk memastikan kelancaran pemilu di wilayah Kutim, yang memiliki tantangan geografis, dibahas secara mendalam.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, turut hadir dalam rapat tersebut dan menyatakan komitmen seluruh pihak untuk menyelenggarakan Pilkada yang jujur, adil, dan sukses. Ia menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan yang ada.
“Semua elemen harus bersatu untuk memastikan pemilu berjalan lancar. Kita ingin pesta demokrasi ini menjadi momen yang membanggakan bagi Kutim,” ungkap Jimmi.
Forkopimda optimistis Pemilu 2024 di Kutim akan berjalan aman, damai, dan berintegritas berkat koordinasi yang intensif. Jimmi juga mengingatkan pentingnya pencegahan kecurangan, seperti praktik politik uang dan upaya memilih dua kali di wilayah perbatasan Kutim-Bontang. Pengawasan ketat di TPS pun menjadi fokus utama untuk memastikan integritas pemilu.
Tampak hadir dalam rapat tersebut Kapolres Kutim AKBP Chandra Hermawan, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kutim Reopan Saragih, Kepala Pengadilan Negeri Sangatta Henu Sistha, perwakilan Kodim 0909/KTM, Lanal Sangatta, dan Kesbangpol Kutim. Setiap elemen memaparkan peranannya dalam memastikan kelancaran Pilkada 2024.
Distribusi logistik ke daerah terpencil, seperti Tanjung Mangkalihat di Sandaran dan Busang, menjadi salah satu tantangan utama yang dibahas. AHK menekankan perlunya perencanaan matang dalam distribusi surat suara dan peralatan TPS agar tepat waktu dan aman. Forkopimda juga menyoroti perlunya dukungan personel keamanan untuk memastikan proses distribusi berjalan lancar.
Kapolres Kutim AKBP Chandra Hermawan menegaskan pentingnya kesiapan pengamanan di semua TPS. Skema pengamanan yang melibatkan personel gabungan dari berbagai instansi akan diterapkan secara merata untuk menjaga ketertiban selama proses pencoblosan. Forkopimda juga memastikan Gakumdu (Penegakan Hukum Terpadu) berperan aktif dalam menangani potensi pelanggaran selama dan setelah pemilu.
Selain itu, Forkopimda membahas antisipasi terhadap potensi konflik pasca-pemilu dan memastikan keamanan surat suara sebelum, selama, dan setelah proses pemilu berlangsung. (Adv)
