Sangatta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dari Komisi B, Asti Mazar Bulang, menyampaikan keprihatinannya terhadap minimnya jumlah personel di Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar). Hal ini menjadi perhatian serius, terutama setelah disahkannya Peraturan Daerah (Perda) terkait kebakaran yang bertujuan meningkatkan efektivitas penanganan musibah kebakaran di Kutim.
Menurut Asti, untuk menjalankan Perda tersebut dengan baik, penting untuk menyinkronkan berbagai hal, salah satunya dalam hal jumlah personel yang memadai di unit pemadam kebakaran. Tanpa itu, meskipun unit pemadam tersedia, keterbatasan personel akan menjadi kendala besar dalam memberikan pelayanan cepat dan efektif saat terjadi kebakaran.
“Bila terjadi musibah, unit tersedia, tetapi personel tidak mencukupi, ini menjadi persoalan serius,” terang Asti beberapa waktu lalu.
Asti menambahkan bahwa dalam waktu dekat, perlu diadakan pertemuan antara DPRD dan dinas terkait untuk mencari solusi yang konkret terkait masalah ini. Dia juga menegaskan pentingnya perhatian terhadap ketersediaan sumber daya manusia (SDM), mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Damkar belum sebanding dengan jumlah personel yang ada.
“Kami sebagai anggota DPRD hanya memfasilitasi, tetapi pelaksanaannya ada di tangan mereka. Tidak ada gunanya memiliki anggaran besar bila jumlah personel dan SDM masih kurang. Hal ini yang perlu diperhatikan,” jelas Asti.
Politisi dari Partai Golkar ini juga menyoroti keterbatasan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang menghambat penambahan pegawai honorer di instansi ini. Keterbatasan SDM di lapangan, katanya, semakin mendesak untuk segera mendapat solusi yang jelas.
“Ini adalah permasalahan yang perlu solusi jelas, mengingat keterbatasan SDM dan kebutuhan di lapangan yang semakin mendesak,” tandasnya. (Adv)
