Faizal Rachman Minta Pemda Terlibat dalam Pemberian Izin Kawasan Hutan
Sangatta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman, berharap agar Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD dilibatkan dalam proses pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan di wilayah kabupaten ini.
Hal ini dikemukakan oleh anggota Komisi B DPRD Kutim tersebut, yang menilai saat ini izin kawasan dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat tanpa melibatkan Pemda dan DPRD setempat, yang menyebabkan mereka tidak bisa berbuat banyak jika izin sudah diberikan kepada investor.
Menurut Faizal, setiap kali mengeluarkan izin, Pemerintah Pusat sering meminta kompensasi kepada investor, yang berupa kewajiban untuk menanam pohon di sepanjang aliran sungai. Meskipun demikian, ia menyayangkan bahwa seringkali investor tidak melanjutkan perawatan pohon yang telah mereka tanam.
“Kompensasinya, kalau pusat biasa menempatkan, mereka harus berinvestasi dengan menanam sepanjang aliran sungai. Itu wajib sebagai laporan mereka ke pusat, bahwa memang mereka diberikan izin,” ungkap Faizal.
Namun, ia mengkhawatirkan bahwa setelah foto-foto sebagai bukti, investor sering kali tidak peduli dengan apa yang mereka tanam, apakah pohon tersebut tumbuh dengan baik atau tidak. Faizal menyarankan agar lebih baik menjaga kawasan hutan yang ada daripada membuka kawasan baru yang kemudian di-reboisasi, yang sering kali tidak berhasil.
“Tapi kan, kalau reboisasi kita tidak tahu, setelah mereka foto-foto, mereka tidak lagi peduli dengan apa yang mereka tanam, apakah tumbuh atau tidak. Makanya kita lebih baik menjaga yang ada itu, daripada kawasan hutan dibuka, lalu direboisasi, jarang juga yang jadi,” sambungnya.
Karena itu, Faizal berharap Pemda dilibatkan dalam proses pemberian izin. Ia menekankan bahwa Pemda perlu memiliki peran aktif dalam mengontrol dampak lingkungan dari izin yang dikeluarkan, karena yang akan merasakan dampaknya adalah masyarakat setempat.
“Kami berharap, Pemda dilibatkan dalam proses pemberian izin. Sebab kita tak mau, investasi masuk jor-joran tapi tidak memperhatikan dampak lingkungan. Kalau ada bencana, yang sibuk kita di daerah,” pungkasnya. (Adv)