KUTAI KARTANEGARA- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kutai Kartanegara, mengungkapkan rasa syukur atas penetapan replikasi Desa Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak (DRPPA) di wilayah tersebut. Pihaknya mengaku capaian ini salah satu tonggak penting dalam memperkuat komitmen pemerintah kabupaten untuk membangun kesetaraan gender.
“Kami bersyukur dengan adanya penetapan replikasi DRPPA ini. Paling tidak, kita kini memiliki desa percontohan yang menjadi ikon dalam memperkuat komitmen pemerintah kabupaten untuk membangun kesetaraan gender. Ini diwujudkan pada level pemerintahan yang paling rendah, yaitu desa,” ujar Hero.
Hero menjelaskan bahwa terdapat sejumlah indikator penting yang harus dipenuhi untuk sebuah desa dapat dikategorikan sebagai DRPPA. “Jika kita bicara tentang persyaratan pembangunan gender, ada tujuh indikator utama yang harus dipenuhi,” jelasnya.
Indikator pertama adalah komitmen desa dalam mendukung pembangunan yang responsif gender. “Komitmen desa menjadi dasar utama. Tanpa komitmen yang kuat, sulit untuk mencapai tujuan ini,” tambah Hero.
Selain itu, kelembagaan yang mendukung, keterlibatan Sumber Daya Manusia (SDM) dari berbagai pihak, dan pelatihan penguatan kapasitas SDM juga menjadi faktor kunci. “Kami berharap semua pihak terlibat aktif. Karena itulah kami mengadakan pelatihan dan penguatan kapasitas SDM agar komitmen ini dapat diwujudkan secara menyeluruh,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, indikator lain yang menjadi perhatian adalah pembangunan infrastruktur yang responsif gender. “Infrastruktur juga harus memenuhi kriteria yang responsif terhadap gender. Ini penting untuk memastikan bahwa semua aspek pembangunan di desa tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender,” lanjutnya.
Hero berharap, dengan penetapan replikasi DRPPA ini, desa-desa di Kukar dapat menjadi teladan dalam mendorong kesetaraan gender dan perlindungan anak di wilayah tersebut. Dengan langkah ini, pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara semakin menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan setara, dimulai dari level pemerintahan yang paling dasar. (adv/dp3akukar).
