KUTAI KARTANEGARA — Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara, Sunggono, menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang responsif gender sebagai langkah strategis untuk memastikan setiap kelompok masyarakat memperoleh manfaat yang adil dari kebijakan dan program pemerintah. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Pendampingan Penyusunan Matrik Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) bagi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, di Hotel Horison Ultima Bandara Balikpapan, Rabu (11/9/2024).
Di hadapan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Kukar, Sunggono menggarisbawahi bahwa penganggaran yang memperhatikan perspektif gender bukan hanya sebuah konsep, tetapi sebuah kebutuhan nyata, terutama di wilayah dengan keragaman sosial dan budaya seperti Kukar.
“Perencanaan anggaran yang responsif gender adalah kebutuhan nyata untuk memastikan bahwa seluruh kelompok masyarakat mendapatkan manfaat yang seimbang dari kebijakan dan program pemerintah,” ujar Sunggono.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kukar tahun 2023, Sunggono menyoroti adanya kesenjangan yang signifikan dalam akses layanan dan peluang antara pria dan wanita di Kukar. Contohnya, tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja hanya mencapai 45%, sementara laki-laki mencapai 65%. Selain itu, angka kematian ibu melahirkan di Kukar masih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, yang menunjukkan perlunya intervensi sektor kesehatan yang lebih sensitif terhadap gender.
Melalui penggunaan alat analisis seperti Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budgeting System (GBS), pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi dan memahami kesenjangan gender yang terjadi dalam akses, partisipasi, serta manfaat dari program-program yang ada. Sunggono menekankan bahwa analisis ini dapat mengungkap berbagai hambatan yang dihadapi perempuan, misalnya dalam bidang pendidikan atau akses layanan kesehatan.
“Dengan analisis GAP, kita bisa mengidentifikasi kesenjangan akses yang dihadapi perempuan, sehingga dapat menyusun perencanaan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran,” lanjutnya.
Sekda Kukar juga menjelaskan bahwa penerapan Gender Budgeting System (GBS) memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih adil, dengan mempertimbangkan perspektif gender melalui data yang terpilah. Data tersebut akan mencakup kebutuhan spesifik pria dan wanita, seperti peningkatan pendidikan keterampilan bagi perempuan di daerah pedesaan yang memerlukan dukungan.
Pada akhir sambutannya, Sunggono meminta seluruh OPD di Kabupaten Kukar untuk segera menyusun Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk tahun 2024, sesuai dengan target indikator kinerja pemerintah daerah. Ia juga meminta para narasumber untuk mendampingi OPD dalam proses penyusunan tersebut, sehingga tanggung jawab ini dapat terselesaikan dengan baik.
“Dengan komitmen dan data yang kuat, kita dapat memastikan bahwa setiap program dan kebijakan menjawab kebutuhan semua kelompok masyarakat secara adil,” tutupnya.
Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran OPD tentang pentingnya penganggaran yang responsif gender, sehingga dapat memberikan dampak nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. (ADV/dp3akukar)
