Selama beberapa tahun terakhir, lahan pertanian di kawasan Rapak Rabau, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, banyak terbengkalai. Kerusakan jaringan irigasi membuat para petani kesulitan mengelola sawah lantaran pasokan air tidak stabil. Kini, persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang berkomitmen memperbaikinya secara bertahap hingga tuntas pada 2026.
Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Fatlon Nisa, menegaskan bahwa perbaikan jaringan irigasi menjadi program prioritas pemerintah daerah sesuai arahan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri. Ia memastikan DPRD akan mengawal agar proyek strategis tersebut benar-benar terealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Bupati sudah menyampaikan bahwa jaringan irigasi primer dan sekunder akan diakomodir dan harus tuntas di tahun 2026. Kami dari DPRD akan terus mengawalnya,” ujar Fatlon saat mendampingi kunjungan Bupati Kukar di Rapak Rabau, Kamis, 23 Oktober 2025.
Lebih lanjut, Fatlon menjelaskan bahwa pengawasan DPRD tidak hanya fokus pada pelaksanaan fisik proyek, tetapi juga pada aspek penganggaran. Menurutnya, keberadaan sistem irigasi yang baik memiliki peran vital dalam meningkatkan produktivitas pertanian di kawasan tersebut.
“Kalau irigasi ini tuntas, masyarakat bisa kembali menggarap sawahnya. Lahan-lahan yang lama tidak produktif diharapkan bisa dibuka kembali,” katanya.
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu juga menyebutkan, antusiasme masyarakat dan kelompok tani sangat tinggi terhadap rencana perbaikan irigasi ini. Warga merasa senang karena Bupati Kukar turun langsung ke lapangan untuk berdialog dan mendengarkan aspirasi mereka.
“Warga dan kelompok tani merasa senang dan berterima kasih. Mereka lebih semangat setelah mendengar langsung rencana pemerintah untuk memperbaiki jaringan irigasi,” ucapnya.
Fatlon optimistis, jika jaringan irigasi kembali berfungsi optimal, produktivitas pertanian di Rapak Rabau akan meningkat seperti tahun-tahun sebelumnya. Dampaknya pun akan terasa luas, tidak hanya bagi petani, tetapi juga terhadap ketahanan pangan daerah.
“Kalau ini berjalan baik, dampaknya bukan hanya untuk petani, tapi juga bagi ketahanan pangan daerah,” pungkasnya. (*adv/dprdkukar)
