KUKAR – Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Bambang Arwanto melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), pada Jumat (8/11/2024) lalu, di Swissotel Nusantara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Kunjungan tersebut dalam rangka membahas persiapan soal penyelenggaraan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.
Kunjungan tersebut juga dihadiri langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy beserta rombongannya. Kemudian Pj Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik, Kepala Otoritas IKN, Basuki Hadimuljono, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim, serta pejabat sementara kabupaten/kota yang ada di Kaltim.
Pembahasan dalam pertemuan tersebut, proses tahapan penyelenggaraan Pilkada menjadi pusat perhatian oleh DPR RI. Hal itu pun menjadi tugas pemerintah kabupaten/kota untuk mengawalnya. Pjs Bupati Kukar, Bambang Arwanto pun menyatakan, bahwa hal itu sudah terlaksanakan dengan baik.
Urusan yang berkaitan dengan distribusi Naskah Perjanjian Hibah daerah (NPHD), termasuk Jaminan kesehatan bagi penyelenggara pesta demokrasi serta kelengkapan logistik di Kabupaten Kukar pun terlaksana dengan baik hingga saat ini.
“Mereka tadi (DPR RI) mengecek NPHD hibahnya dari provinsi untuk ke daerah itu apa sudah selesai dan untuk konteks Kutai Kartanegara semua sudah selesai. BPJS juga sudah selesai,” ujar Pjs Bupati Kukar, Bambang Arwanto.
Berkaitan dengan proses Pilkada, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar bersama unsur-unsur terkait, seperti Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia (TNI-Polri) juga sudah melakukan mitigasi serta pemetaan. Khususnya, dalam rangka mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk potensi kerawanan pemilu.
“Mudah-mudahan aman terus, kita juga memetakan dan mitigasi. Kita juga selalu mengkoordinasikan dengan forkopimda, kita juga mitigasi sampai sekarang aman. Netralitas birokrasi juga sampai sekarang terpantau aman, tidak ada laporan-laporan dan tidak ada kasus-kasus, semua aman terkendalikan,” tutupnya. (adv/diskominfokukar).
