Perusda Diminta Ubah Pola Pikir, Wabup Rendi Tekankan Peran Strategis Dongkrak PAD Kukar
TENGGARONG – Menghadapi proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2026 menjadi Rp 7,35 triliun akibat berkurangnya Transfer Keuangan Daerah (TKD), Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, menegaskan perlunya perubahan peran perusahaan daerah (perusda). Ia mendorong perusda tidak lagi hanya bergantung pada penyertaan modal, tetapi tampil sebagai motor penggerak utama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rendi menilai, di tengah ruang fiskal yang kian terbatas, perusda tidak bisa lagi bersikap pasif. Pola pikir yang hanya menunggu kucuran dana harus ditinggalkan dan diganti dengan orientasi kinerja yang nyata bagi daerah.
“Perusda juga harus peduli, jangan hanya meminta penyertaan modal saja yang diminta. Jadi insting untuk meningkatkan PAD itu harus menyala,” ungkap Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin.
Kejar Kontribusi PAD 15 Persen
Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kukar, dr Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin, telah menetapkan target agar porsi PAD dapat menyumbang 15 persen dari total pendapatan daerah. Angka ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan ketika ketergantungan pada dana transfer pusat mulai berkurang.
Saat ini, kontribusi PAD Kukar baru berada di kisaran 10,03 persen. Rendi menegaskan, peningkatan menuju target 15 persen bukan sesuatu yang mustahil, asalkan seluruh perusda bersatu dan menjalankan mandat bisnisnya secara maksimal.
“Sekarang baru diangka 10,03 persen, optimis secara bertahap,” tambah Rendi Solihin, menyoroti celah yang harus dikejar.
Sinergi Perusda untuk Menopang APBD
Rendi menekankan pentingnya sinergi antarlembaga, khususnya perusda, untuk menciptakan sumber-sumber pendapatan baru yang lebih produktif. Kolaborasi tersebut diharapkan berorientasi pada satu tujuan besar, yakni memperkuat struktur APBD Kukar di tengah tren penurunan pendapatan.
Menurutnya, perusda harus memiliki roadmap bisnis yang jelas, inovatif, dan selaras dengan potensi daerah. Dengan demikian, kontribusi terhadap PAD tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi berkelanjutan dan memberi efek langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan Tetap Berjalan di Tengah Efisiensi
Meski proyeksi APBD 2026 menurun, Pemerintah Kabupaten Kukar memastikan agenda pembangunan tetap berjalan. Rendi menyebut, Pemkab bersama DPRD Kukar terus membahas langkah-langkah strategis untuk menghadapi masa efisiensi, tanpa mengorbankan pelayanan publik dan program prioritas bagi masyarakat.
Ia menegaskan, optimisme ini lahir dari keyakinan bahwa dengan pengelolaan keuangan yang cermat serta dukungan kinerja maksimal perusda, Kukar tetap mampu menjaga laju pembangunan.
“Ada upaya dan langkah yang harus kita lakukan dan optimalkan ditengah efisiensi yang terjadi dan menurunnya APBD (2026) kita,” tutup Rendi. (Adv)
