Penanganan Stunting di Kukar Diakselerasi Lewat Gerakan Kolaboratif Hingga ke Akar Rumput
TENGGARONG – Upaya menurunkan stunting di Kutai Kartanegara (Kukar) tidak hanya digerakkan oleh program formal pemerintah. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar merancang pendekatan kolaboratif dengan melibatkan dunia usaha, komunitas, hingga relawan perorangan untuk memperkuat percepatan penanganan stunting di seluruh kecamatan.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, menjelaskan bahwa kerja bersama lintas sektor tersebut membawa hasil yang nyata. Dalam tiga tahun terakhir, prevalensi stunting di Kukar turun signifikan hingga 12,9 persen. Pada 2022 tercatat 27,1 persen, kemudian menyusut menjadi 17,6 persen dan kembali turun menjadi 14,2 persen pada 2024. Posisi ini menempatkan Kukar di bawah rata-rata nasional sekaligus menjadi kabupaten dengan penurunan prevalensi stunting terbaik di Kalimantan Timur.
Ia menegaskan, capaian itu tidak mungkin diraih jika hanya bertumpu pada intervensi pemerintah daerah. Perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), jaringan komunitas di masyarakat, serta inisiatif warga dan relawan turut mengambil peran dalam berbagai bentuk dukungan, mulai dari penguatan edukasi gizi hingga bantuan langsung untuk keluarga sasaran.
Sejumlah inovasi pun diluncurkan di tingkat kabupaten sebagai pengikat gerakan bersama. Di antaranya RaGa PanTaS (Gerakan Keluarga Peduli Pencegahan dan Atasi Stunting), Bakti Pantas, Pemberian Makanan Bergizi, Rumah Bahagia, hingga Sapa Si Kaka (Satu Langkah Spesialis, Seribu Harapan Anak). Seluruh program ini diarahkan untuk memperbaiki status gizi balita, meningkatkan pengetahuan orang tua, serta memperluas jangkauan layanan kesehatan.
Program Pemberian Makanan Bergizi menjadi salah satu intervensi yang dinilai paling strategis. Program ini merupakan tindak lanjut dari hasil pengukuran intervensi serentak pada Juni 2024, yang berhasil menjangkau 99,2 persen balita dan menjadi capaian terbaik di Kaltim.
Program tersebut menyasar balita dengan gizi kurang, berat badan tidak naik, dan berat badan kurang di 20 kecamatan. Sebanyak 2.200 balita menerima suplai makanan bergizi tiga kali sehari selama 58 hari pada periode Oktober–Desember 2024. Pelaksanaannya dilakukan melalui kerja sama antara puskesmas dan PKK dengan dukungan anggaran sekitar Rp 10 miliar.
“Tapi yang penting saya sampaikan adalah political will kepala daerah, memberikan perhatian penanganan stunting,” kata Sunggono.
Selain intervensi gizi, Pemkab Kukar juga memperkuat layanan spesialistik melalui program Sapa Si Kaka. Sejak awal 2024, kunjungan Dokter Spesialis Anak digelar secara rutin dan masih berlanjut hingga sekarang. Sepanjang 2024, program ini telah menjangkau 124 titik, sedangkan pada 2025 sudah menyasar 30 titik.
Program ini merupakan sinergi tiga RSUD di Kukar dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Kaltim dan melibatkan sekitar 21 dokter spesialis anak. Setiap kali kunjungan, 30–60 balita stunting dan gizi buruk mendapatkan layanan pemeriksaan, pemantauan, sekaligus edukasi kepada orang tua terkait pola asuh dan pemenuhan gizi.
Melalui rangkaian program dan dukungan multipihak tersebut, Pemkab Kukar tidak hanya membidik penurunan angka stunting dalam jangka pendek, tetapi juga berupaya kuat mencegah munculnya kasus baru di masa depan.
“Makanya kita mendorong supaya tidak ada kasus sunting, tidak ada kasus baru di Kukar,” pungkas Sunggono. (Adv)
