Pemkab Kutim Diminta Bangun Basis Data Terpadu untuk Pendidikan
Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kini tengah serius membenahi tata kelola program Beasiswa Kutim Tuntas. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Kutim, Trisno, menegaskan bahwa kunci utama efektivitas program ini terletak pada kekuatan data, bukan sekadar alokasi anggaran tahunan yang bersifat administratif.
Trisno menyoroti fenomena belum optimalnya pemanfaatan data lulusan SMA sebagai fondasi pengambilan kebijakan. Menurutnya, pemerintah seharusnya sudah memiliki proyeksi jumlah lulusan hingga tahun 2029 untuk memetakan kebutuhan beasiswa secara akurat. Tanpa data yang sinkron, program pendidikan berisiko meleset dari target sasaran pembangunan SDM.
“Kita punya data lulusan SMA tahun 2026 berapa? Mereka mau kuliah ke mana? Tahun 2027, 2028, 2029? Data seperti itu seharusnya ada dan dipakai sebagai dasar kebijakan agar perencanaan kita tidak buta terhadap kebutuhan riil masyarakat,” ujar Trisno.
Ia menambahkan bahwa selama ini koordinasi antar-OPD masih terkendala oleh ego sektoral dalam pengelolaan informasi. Padahal, integrasi data akan memudahkan pemerintah dalam menghitung kebutuhan anggaran secara presisi. Jika data terpadu telah terbangun, Pemkab Kutim dapat mengukur dengan jelas berapa banyak mahasiswa yang harus dibantu melalui APBD maupun kolaborasi dengan pihak swasta.
“Semua harus berbasis data. Sekarang datanya sudah ada, tapi memang belum sepenuhnya terhubung satu sama lain. Itu yang perlu kita benahi segera agar pondasi perencanaan pembangunan daerah kita menjadi lebih kokoh,” pungkasnya.
Melalui perombakan indikator berbasis data ini, Beasiswa Kutim Tuntas diharapkan tidak lagi sekadar menjadi program penyerapan anggaran. Transformasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, terencana, dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kutai Timur dalam jangka panjang.
