SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali menggelar Rapat Paripurna Ke- 21 Masa Persidangan Ke- I Tahun Sidang 2024/2025, yang dilaksanakan pada Senin (25/11) di ruang sidang utama. Agenda utama rapat ini adalah Penyampaian Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kutim terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna tersebut juga dirangkai dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan antara pemerintah dengan DPRD Kutim tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) 2025. Acara ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmy, bersama Wakil Ketua I Sayid Anjas dan Wakil Ketua II Prayunita Utami. Asisten Administrasi Umum Seskab Kutim, Sudirman Latif, hadir mewakili Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman.
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kutim memproyeksikan pendapatan daerah mencapai Rp 11,15 triliun, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 358,38 miliar, Pendapatan Transfer sebesar Rp 10,24 triliun, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 547,79 miliar. Pemerintah Kutim mengucapkan terima kasih atas pandangan yang diberikan oleh Fraksi-fraksi di DPRD Kutim, termasuk Fraksi Golkar, Nasdem, Gelora Amanat Perjuangan, Demokrat, Persatuan Pembangunan (PPP), Persatuan Indonesia Raya (PIR), dan Keadilan Sejahtera, yang semuanya menekankan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran.
Pemerintah Kutim mengapresiasi semua masukan dari fraksi-fraksi terkait perbaikan sistem, kesesuaian dengan program pemerintah, dan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Pemerintah berkomitmen untuk menggali potensi daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah, guna meningkatkan ketahanan dan kemandirian keuangan daerah.
Pemerintah juga menghargai kritik konstruktif yang disampaikan oleh Fraksi Gelora Amanat Perjuangan dan Demokrat terkait penggalian potensi daerah, seperti sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Mereka berharap inovasi dalam peningkatan PAD bisa mengantisipasi ketidakpastian alokasi dana dari pemerintah pusat.
Selain itu, pemerintah menekankan pentingnya fokus pada belanja untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah juga berkomitmen untuk menindaklanjuti masukan dari Fraksi Keadilan Sejahtera mengenai percepatan tahapan penyampaian Rancangan APBD, serta memaksimalkan pemanfaatan APBD 2025. (Adv)
