Rp61,2 Miliar Dikucurkan, Pemkab Kukar Launching Bantuan Seragam dan Perlengkapan Sekolah Gratis
TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) resmi melaunching program Bantuan Seragam dan Perlengkapan Sekolah Gratis bagi siswa PAUD, SD, dan SMP, baik negeri maupun swasta.
Launching dilakukan langsung oleh Bupati Kukar Aulia Rahman Basri bersama Wakil Bupati Rendi Solihin di Halaman Parkir Stadion Rondong Demang, Tenggarong, Minggu (28/9/2025).
Acara ini turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar Thauhid Afrilian Noor, serta perwakilan guru dan komite sekolah dari Kecamatan Tenggarong, Tenggarong Seberang, dan Loa Kulu.
Dalam laporannya, Kadisdikbud Kukar Thauhid Afrilian Noor menjelaskan dasar hukum program ini, yakni Peraturan Bupati Kukar Nomor 35 Tahun 2025 tentang perubahan atas Perbup Nomor 24 Tahun 2024 mengenai Petunjuk Teknis (Juknis) pengelolaan dana Boskab (Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten), serta SK Bupati Kukar Nomor 253 Tahun 2025 tentang penetapan alokasi dana bantuan dan standar harga perlengkapan sekolah.
Thauhid merinci, total penerima bantuan mencapai 42.181 siswa, terdiri dari 23.321 siswa negeri dan 18.861 siswa swasta. Anggaran yang digelontorkan sebesar Rp61,24 miliar, dengan pembagian tahap pertama Rp36,9 miliar untuk sekolah negeri dan tahap kedua Rp24 miliar untuk sekolah swasta.
“Besaran bantuan yang diterima masing-masing siswa yakni Rp1,8 juta untuk SMP, Rp1,5 juta untuk SD, dan Rp1,2 juta untuk PAUD. Semua dipotong pajak,” jelas Thauhid.
Ia mengingatkan sekolah agar menunda pencairan dana hingga selesai sosialisasi mekanisme SPJ Boskab.
“Sosialisasi dimulai pekan depan. Ini penting supaya tidak ada kesalahan dalam penggunaan maupun pelaporan anggaran,” tegasnya.
Sementara itu Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, dalam sambutannya menyampaikan bahwa program ini adalah salah satu janji politik dirinya bersama Wakil Bupati Rendi Solihin yang masuk dalam visi besar Kukar Idaman Terbaik.
“Kami tidak ingin ada kesenjangan di sekolah. Tidak boleh ada anak yang minder karena seragam lama, sementara temannya memakai seragam baru. Semua harus mendapatkan perlengkapan sekolah yang layak,” ujar Aulia.
Ia menambahkan, pemberian bantuan melalui dana Boskab dipilih agar lebih tepat sasaran. Pihak sekolah diberi kewenangan untuk mengelola belanja sesuai kebutuhan siswa.
“Dengan begitu, ukuran baju, sepatu, atau perlengkapan lainnya benar-benar sesuai. Bahkan, kami dorong agar sekolah melibatkan penjahit lokal sehingga program ini juga berdampak pada ekonomi masyarakat sekitar,” jelasnya.
Menurut Aulia, alokasi pendidikan di Kukar mencapai 20 persen dari APBD. Program seragam gratis ini dipastikan berkelanjutan dan akan dipersiapkan lebih awal pada tahun berikutnya. (Adv/disdikbudkukar)
