SANGATTA – Sekretaris Komisi B DPRD Kutai Timur, Leny Susilawati Anggraini, menyoroti kebutuhan pelatihan yang berkelanjutan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kutim. Menurutnya, pelatihan yang dilakukan pemerintah saat ini masih perlu ditambah dengan pendampingan intensif agar pelaku usaha dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dengan efektif.
Leny mengungkapkan bahwa meskipun banyak pelaku UMKM di Kutim yang sudah mengikuti berbagai pelatihan, hasil yang diperoleh belum optimal karena kurangnya pendampingan setelah pelatihan. “Kita lihat banyak pelaku UMKM di Kutim yang sudah ikut pelatihan, tapi hasilnya belum optimal. Kalau tidak ada pendampingan, pelatihan yang diberikan akan terkesan percuma,” ungkapnya. Oleh karena itu, dirinya berharap pemerintah dapat menyediakan pendampingan yang berkelanjutan untuk membantu pelaku UMKM menghadapi tantangan, seperti manajemen usaha, pemasaran, dan akses permodalan.
Selain itu, Leny juga menekankan pentingnya pengawasan atau kontrol dari pemerintah terhadap perkembangan UMKM setelah pelatihan. Kontrol yang berkelanjutan memungkinkan pemerintah untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh pelaku UMKM, seperti kesulitan dalam pemasaran atau pengelolaan keuangan, dan memberikan solusi yang tepat. “Kontroling dan evaluasi itu penting agar kita bisa mengetahui apa saja yang menjadi hambatan bagi UMKM di Kutim,” tambahnya.
Politisi Nasdem ini menegaskan bahwa dengan pendampingan dan pengawasan yang baik, pelaku UMKM di Kutim akan lebih siap menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat. Pemerintah diharapkan dapat terus memberikan dukungan agar UMKM dapat berkembang dengan maksimal. (Adv)
