SANGATTA – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi, mengungkapkan rencananya untuk memperkuat pemahaman etika dan tanggung jawab seluruh anggota dewan dengan menjadwalkan pembahasan kode etik yang tercantum dalam tata tertib DPRD. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan integritas para anggota dewan, terutama yang baru.
“Saya ingin semua anggota, terutama yang baru, memahami dan mengimplementasikan kode etik, yang harus dijaga dan tidak boleh dilanggar sebagai wakil rakyat,” ujar Jimmi.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, kode etik merupakan pedoman penting dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Jimmi menegaskan bahwa pembahasan mendalam akan mencakup norma moral, etika, dan sanksi yang berlaku jika ada pelanggaran.
“Banyak poin penting yang harus dipelajari dan dipahami untuk bisa mengabdi pada rakyat. Maka dari itu, dewan harus paham benar perihal kode etik,” tegasnya.
Kode etik DPRD berfungsi menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas lembaga legislatif. Selain itu, pedoman ini juga bertujuan memastikan bahwa anggota dewan dapat melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban mereka kepada masyarakat, bangsa, dan negara secara optimal.
Jimmi berharap melalui langkah ini, para anggota DPRD Kutim dapat meningkatkan kinerja mereka serta menjalankan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat selama periode 2024-2029.
“Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kode etik, saya yakin kinerja dewan akan semakin maksimal, sehingga amanah rakyat dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” tutup Jimmi. (Adv)
