PENAKALTIM.ID – Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Ahmad Yani, melontarkan kritik tajam kepada sejumlah pejabat teknis Pemkab Kukar. Ia menilai, ketidakhadiran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat dalam rapat paripurna pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menunjukkan kurangnya komitmen terhadap transparansi.
Hal ini kembali terjadi pada rapat paripurna, Senin, 21 Juli 2025. Menurut Yani, para pejabat tersebut seharusnya hadir karena mereka yang paling bertanggung jawab atas realisasi anggaran.
“Anggaran itu dibelanjakan oleh mereka, tapi pertanggungjawabannya kepada rakyat disampaikan melalui DPRD. Maka kepala OPD dan camat harus hadir saat paripurna, apalagi kalau menyangkut pertanggungjawaban APBD,” tegasnya.
Yani menilai, absennya pejabat teknis memberi kesan bahwa mereka tidak serius menjalankan tugas. Bahkan, ia menuding ada pejabat yang hanya ingin membelanjakan anggaran tanpa mau menjelaskan penggunaannya di hadapan wakil rakyat.
“Kalau hanya ingin belanja tanpa pertanggungjawaban, itu menunjukkan tidak adanya tanggung jawab publik. DPRD tidak bisa menerima sikap seperti itu,” ujarnya.
DPRD Kukar, lanjutnya, mendesak pemkab untuk mengevaluasi pejabat yang dianggap tidak memiliki komitmen terhadap akuntabilitas. Jika sikap ini terus berulang, Yani menegaskan pihaknya siap mendorong pergantian pejabat.
“Kalau mereka terus menghindar, lebih baik diganti saja. Mau bekerja untuk rakyat atau hanya main-main,” tegasnya. (*adv/dprdkukar)
