Fraksi PKS Tekankan Pentingnya Pengoptimalan PAD dan Transparansi Belanja APBD 2025
SANGATTA – Menjelang pergantian tahun, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Rapat Paripurna ke-20 masa persidangan pertama tahun sidang 2024/2025 di ruang sidang utama DPRD Kutim pada Jumat (22/11). Dalam rapat tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan pandangan umum terkait Nota Penjelasan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim untuk tahun anggaran 2025, yang dibacakan oleh Syaiful Bakhri.
Fraksi PKS menekankan agar tahapan penyampaian Raperda APBD dapat dipercepat guna menghindari pengulangan kekurangan yang sama, yaitu terburu-buru dalam tahap pembahasan untuk mengejar deadline pengesahan. “Kami meminta agar pemerintah lebih siaga dalam mengantisipasi masalah down server SIPD dengan menyiapkan segalanya lebih awal,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi PKS mengingatkan agar penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2025 dapat dipercepat melalui surat resmi. Hal ini bertujuan agar semua pihak terkait dapat memaksimalkan kinerja dalam penyusunan RAPBD dengan lebih optimal. Syaiful menegaskan bahwa jika proses pembahasan dilakukan terburu-buru, hal itu akan berdampak pada hasil akhir RAPBD yang kurang maksimal.
Fraksi PKS juga menegaskan akan mengajak pihak terkait untuk menganulir keputusan pengesahan jika kondisi tersebut terus berulang. “Kami tidak menginginkan hal tersebut terjadi, maka dari itu kami menyatakan agar pemerintah dapat memperhatikan hal ini dengan serius,” tegas Syaiful.
Fraksi PKS juga menyoroti pendapatan daerah dari PAD yang masih dapat ditingkatkan jika pemerintah mampu menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang belum optimal. Mereka menyarankan agar pemerintah memperluas basis pajak daerah dari izin usaha dan memaksimalkan retribusi yang selama ini belum optimal.
“Kami berharap agar belanja operasional dapat digunakan sebaik-baiknya dan ke depannya agar seimbang dengan belanja modal yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi,” tambahnya.
Fraksi PKS juga menekankan pentingnya perhatian terhadap investasi untuk BUMD, sehingga laba yang dihasilkan bisa memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kutim. “APBD sangat berperan penting dalam perekonomian dan stabilitas ekonomi daerah. Pemerintah harus siap melakukan stimulus fiskal dalam menghadapi perlambatan ekonomi,” jelasnya.
Fraksi PKS berharap agar pemerintah bersungguh-sungguh dalam memanfaatkan APBD untuk pelayanan dasar yang menjadi kebutuhan utama masyarakat Kutim. Mereka juga menekankan perlunya memaksimalkan infrastruktur yang menunjang perkembangan ekonomi, termasuk ekonomi kerakyatan.
“Fraksi PKS memandang bahwa jumlah APBD yang cukup tinggi harus direalisasikan dalam program yang nyata bagi masyarakat. Di harapkan program tersebut dapat berjalan lancar, sehingga sisa lebih anggaran (silpa) dapat diminimalkan,” pungkas Syaiful. (Adv)
