KUTAI KARTANEGARA – Memasuki tahun ajaran baru 2025/2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara kembali menegaskan komitmennya dalam menciptakan pendidikan yang bersih dari pungutan liar. Salah satu yang menjadi sorotan utama: sekolah dilarang keras menjual buku pelajaran, LKS, hingga seragam kepada siswa.
“Larangan ini bukan hal baru. Sudah sejak beberapa tahun terakhir kami tegakkan aturan ini,” ujar Kepala Disdikbud Kukar saat ditemui Sabtu (28/6/2025).
Lebih lanjut, ia juga membawa kabar baik bagi para orang tua. Pemkab Kukar resmi meluncurkan program bantuan seragam dan perlengkapan sekolah gratis untuk seluruh peserta didik baru. Program ini mencakup PAUD, PNFI, TK, SD, dan SMP—baik negeri maupun swasta—kecuali untuk madrasah di bawah Kementerian Agama.
“Saat ini kami sedang menunggu Perbup dan menyusun juknis pelaksanaan. Program ini hanya untuk siswa baru tahun ajaran 2025/2026,” jelasnya.
Bagi orang tua yang terlanjur membeli seragam dari koperasi sekolah atau tempat lain, Disdikbud menyarankan untuk menyimpan nota pembelian. “Apakah nanti akan diganti dengan uang atau tetap menerima seragam baru dari pemerintah, akan ditentukan setelah juknis resmi keluar,” tambahnya.
Tidak hanya itu, seluruh proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini di sekolah negeri dijamin gratis, termasuk daftar ulang. Namun, kebijakan ini tidak berlaku untuk sekolah swasta.
Disdikbud Kukar juga membuka kanal aduan jika masyarakat menemukan pelanggaran oleh pihak sekolah. “Laporkan melalui WhatsApp ke 0811 584 1117, lengkap dengan bukti. Kalau terbukti, sekolah bisa dikenai sanksi, bahkan sampai pencopotan kepala sekolah,” tegasnya.
Sebagai bentuk pengawasan langsung, Kepala Disdikbud juga turun ke lapangan, meninjau sekolah-sekolah seperti SDN 002 Tenggarong dan SMPN 1 Tenggarong, serta melanjutkan ke Muara Jawa untuk memantau pelaksanaan PPDB secara langsung. (Adv/disdikbudkukar)
