PariwaraPariwara Diskominfo Kukar

Ribuan Anak di Kukar Belum Punya Status Perwalian, Pemkab Libatkan Kejaksaan Beri Kepastian Hukum

– Sekitar 1.200 anak di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tercatat belum memiliki kejelasan status perwalian. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah karena berpotensi menghambat pemenuhan hak anak, mulai dari kepemilikan identitas kependudukan hingga akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.

Untuk menuntaskan persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar. Kolaborasi ini diarahkan untuk membantu proses pendataan, pendampingan hukum, hingga memperoleh penetapan perwalian melalui pengadilan.

Bupati Kukar, dr Aulia Rahman Basri, mengatakan kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang dibangun antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), pemerintah kabupaten dan kota, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim, serta jajaran kejaksaan negeri se-Kaltim.

Kesepakatan bersama itu ditandatangani di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/11/2026). Selanjutnya, kerja sama ditindaklanjuti secara langsung antara Pemkab Kukar dan Kejari Kukar.

“Yang kita lakukan tadi adalah kerja sama antara Pemkab Kukar dan Kejari Kukar. Payung hukumnya merupakan kerja sama Pemprov Kaltim dengan Kejati Kaltim, khususnya terkait persoalan perwalian anak,” ujarnya.

Aulia menjelaskan, kejelasan status perwalian menjadi bagian penting dalam memastikan anak mendapatkan perlindungan administrasi dan hukum. Sebab, anak yang belum memiliki wali dengan status hukum jelas berpotensi mengalami hambatan dalam pengurusan dokumen kependudukan.

Dampaknya tidak hanya berkaitan dengan identitas diri. Anak-anak tersebut juga berisiko kesulitan mengakses sejumlah program pelayanan publik, termasuk pendidikan gratis dan jaminan kesehatan melalui BPJS.

Dalam skema penyelesaiannya, Pemkab Kukar terlebih dahulu akan menyusun basis data anak yang membutuhkan penetapan perwalian. Data tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pendampingan dari pihak kejaksaan sebelum proses permohonan penetapan diajukan ke Pengadilan Agama.

Melalui persidangan tersebut, status wali anak akan ditetapkan secara sah sesuai ketentuan hukum. Setelah penetapan diterbitkan, pemerintah dapat melanjutkan pengurusan administrasi kependudukan, termasuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai ketentuan yang berlaku.

“Harapannya, melalui proses perwalian ini, anak-anak Kukar yang sebelumnya tidak jelas status kependudukannya bisa menjadi jelas. Sehingga mereka mendapatkan hak-hak sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Meski jumlah sementara mencapai sekitar 1.200 anak dan disebut menjadi yang tertinggi di Kalimantan Timur, Aulia menegaskan angka tersebut belum menjadi data final.

Pemkab Kukar masih akan melakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan kondisi setiap anak yang masuk dalam pendataan. Proses verifikasi nantinya melibatkan pengurus Rukun Tetangga (RT) agar informasi yang diperoleh sesuai dengan keadaan di lapangan.

Pendataan ini juga diperlukan untuk membedakan anak yang benar-benar belum memiliki wali dengan anak yang sebenarnya masih memiliki orang tua atau pihak keluarga yang dapat menjadi wali, tetapi belum menyelesaikan administrasi perwaliannya.

Pemkab Kukar berharap keterlibatan kejaksaan dapat memperkuat proses penyelesaian, terutama dari sisi pendampingan hukum dan kepastian penetapan perwalian.

Dengan kejelasan status hukum dan dokumen kependudukan, anak-anak yang selama ini menghadapi kendala administrasi diharapkan bisa memperoleh akses pelayanan dasar secara lebih mudah, sekaligus mendapatkan perlindungan hak sebagaimana mestinya. (Adv/DiskominfoKukar)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button