DPRD Kukar Pastikan TPP ASN Tetap Aman di Tengah Pemangkasan DBH 76 Persen
Di tengah kabar pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang menurunkan pendapatan daerah hingga 76 persen, DPRD Kutai Kartanegara memastikan tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) tetap aman.
Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal, menegaskan bahwa meski kondisi fiskal tahun depan cukup berat, pihaknya berkomitmen menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kesejahteraan ASN.
“Kukar ini penyumbang DBH terbesar, tapi kita justru mengalami pemotongan dari sekitar Rp5 triliun lebih menjadi hanya Rp1 triliun sekian. Itu pemotongan sekitar 76 persen. Tapi kami pastikan TPP tidak akan dikurangi seribu pun,” tegasnya usai rapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) di Ruang Banmus DPRD Kukar, Senin, 20 Oktober 2025.
Andi mengungkapkan, sejumlah daerah lain sudah melakukan penyesuaian dengan memangkas TPP akibat tekanan fiskal. Namun Kukar, menurutnya, masih mampu menjaga stabilitas anggaran selama pengelolaan dilakukan secara hati-hati dan efisien.
“Saya mewakili PDI Perjuangan, kami akan jadi garda terdepan untuk mempertahankan hak ASN. Jangan khawatir, tetap bekerja dengan maksimal. Urusan lainnya biar kami yang pikirkan,” ujarnya.
Politikus asal PDI Perjuangan itu juga memberikan apresiasi kepada Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, dan Wakil Bupati Rendi Solihin yang dinilainya bijak menyikapi kondisi fiskal saat ini. Meskipun APBD Kukar turun dari sekitar Rp12 triliun menjadi Rp4–5 triliun, pemerintah daerah disebut tetap berpihak pada kesejahteraan aparatur.
“Situasi ini pahit bagi kita semua, tapi saya yakin Pemkab dan DPRD sama-sama berkomitmen agar ASN tidak menjadi korban kebijakan penghematan,” katanya.
Menurut Andi, stabilitas kinerja ASN merupakan kunci dalam menjaga pelayanan publik di Kukar tetap optimal. Karena itu, kebijakan anggaran harus menempatkan TPP sebagai bentuk penghargaan atas kinerja aparatur, bukan sekadar insentif tambahan.
Ia juga mengingatkan agar ASN tidak mudah terpengaruh isu pemotongan TPP yang sempat beredar di media sosial.
“Semangat saja, tetap bekerja baik. Kukar ini daerah kuat, kita punya banyak potensi. Selama pengelolaan fiskal dilakukan bijak, insyaallah aman,” pesannya.
DPRD Kukar, lanjut Andi, akan terus mengawal proses pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah agar pos-pos belanja prioritas seperti gaji dan tunjangan tetap terjaga.
“Kita jaga bareng-bareng. Karena ASN adalah garda depan pelayanan masyarakat,” tutupnya. (*adv/dprdkukar)
