Kalimantan TimurKutai KartanegaraPariwaraPariwara Pemkab Kukar

DP3A Kukar Dorong Setiap OPD Sediakan Program Berbasis Gender

KUTAI KARTANEGARA – DP3A di Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya untuk memastikan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyertakan aspek kesetaraan gender dalam penyusunan anggaran mereka. Ini bisa melibatkan pelatihan, panduan, atau bahkan regulasi yang memerintahkan OPD untuk memperhatikan kesetaraan gender dalam alokasi anggaran mereka.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi semua anggota masyarakat, termasuk perempuan dan anak-anak dilindungi dan didukung.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kukar Bambang Arwanto membenarkan bahwa kesenjangan gender dan budaya patriarki masih merupakan tantangan besar di Indonesia. Langkah-langkah yang diambil oleh DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana) untuk melibatkan perempuan dalam pembangunan dan memberikan akses sumber daya sangatlah penting.

Dengan melibatkan perempuan secara aktif dalam pembangunan, kita dapat mempercepat proses menuju kesetaraan gender dan membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil.

“Beberapa program diantaranya adalah desa sadar gender, bagaimana kita mengadvokasi ke desa bahwa mereka itu harus sadar gender, termasuk pengadaan gender champion. Yang penting itu bagaimana melibatkan perempuan-perempuan itu dalam perencanaan di pemerintahan,” ujar Bambang,belum lama ini.

Bambang menyebut,mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan pembangunan sangat penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan memberikan manfaat yang merata bagi semua kelompok, termasuk perempuan.

Dengan mengadopsi anggaran berbasis gender, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap proyek pembangunan memperhitungkan dampaknya terhadap perempuan dan memastikan partisipasi mereka dalam perencanaan dan implementasi proyek.

“Kita sudah mintakan ke seluruh OPD untuk membuat anggaran berbasis gender, sehingga dari perencanaan, pengawasan pembangunan hingga penerimaan manfaatnya,” tutupnya. (adv/dp3akukar)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button