APBD Kukar Fantastis, DPRD Soroti Minimnya Kontribusi ke PAD
PENAKALTIM.ID Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tahun mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan nilai sangat besar, mencapai Rp10 hingga Rp12 triliun. Namun, besarnya belanja daerah itu dinilai belum sejalan dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menyebut pengelolaan keuangan daerah masih belum maksimal. Proyek pembangunan memang berjalan, tetapi kontribusinya terhadap PAD dinilai sangat minim.
“Selama ini kita keluarkan duit triliunan, tapi nggak ada yang balik. Harusnya PAD kita naik, minimal ada yang kembali ke kas daerah,” ujarnya, Kamis, 7 Agustus 2025.
Yani menilai, kelemahan terbesar ada pada badan usaha milik daerah (BUMD) yang belum diberdayakan secara serius. Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi juga dari bagaimana proyek bisa menciptakan nilai ekonomi.
“Coba lihat, masa kontraktor biasa bisa untung, tapi BUMD kita nggak dilibatkan? Harusnya ada ‘kontraktor negara’ dari BUMD sendiri yang ikut proyek-proyek daerah,” tegasnya.
Jika BUMD aktif dalam mengelola proyek APBD, kata Yani, uang yang keluar bisa tetap berputar di daerah. Ia bahkan menyebutkan target realistis, misalnya dari Rp1 hingga Rp2 triliun anggaran infrastruktur, setidaknya Rp500 miliar bisa kembali menjadi PAD.
Potensi BUMD dinilai sangat besar. Kukar memiliki sumber daya di sektor tambang, migas, perkebunan sawit, pertanian, hingga jasa. Sayangnya, potensi itu belum dikelola secara optimal.
“Kita punya sumber daya. Kita juga bisa jadi pemasar, pengelola, bahkan investor. Tinggal bagaimana niat dan manajemen kita mengelolanya,” ucapnya.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya strategi baru dalam menghubungkan kebijakan anggaran dengan orientasi bisnis. Proyek pembangunan tidak boleh berhenti pada selesainya bangunan, melainkan harus dihitung dampak ekonominya bagi daerah.
“Jangan sekadar bangun terus selesai. Harus ada hitungan dampak ekonominya. Apa yang bisa dikembalikan ke daerah? Itu yang selama ini belum ada,” jelasnya.
DPRD Kukar, tambah Yani, siap mendorong regulasi maupun dukungan anggaran agar BUMD lebih aktif. “Kita ingin APBD yang besar ini kembali dalam bentuk PAD. Bukan cuma habis, tapi jadi kekuatan ekonomi daerah. DPRD sudah pikirkan, tinggal eksekutif menindaklanjuti,” pungkasnya. (*adv/dprdkukar)
