Lima Desa di Kukar Ditetapkan Jadi Kawasan Strategis Nasional, Pembangunan Dimulai 2026
KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah pusat menetapkan lima desa di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bagian dari Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN). Penetapan ini dipertegas melalui rapat koordinasi pembangunan kawasan perdesaan yang digelar di Balai Pertemuan Umum Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Rabu (17/9/2025).
Kegiatan yang dipimpin Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kalimantan Timur bersama DPMD Kukar itu membahas strategi teknis pelaksanaan program. Selain rapat, peserta juga meninjau langsung kawasan agroekowisata Separi Sejahtera yang masuk dalam peta pengembangan kawasan prioritas.
Kepala Bidang Kerjasama Desa DPMD Kukar, Dedy Suryanto, menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini digelar untuk menyelaraskan pola pembangunan sesuai arahan pemerintah pusat. Program yang disusun tidak hanya dikerjakan di tingkat kabupaten, melainkan terhubung dengan kebijakan provinsi hingga nasional.
“Agroekowisata Separi Sejahtera menjadi salah satu bagian dalam KPPN. Pertemuan ini membahas arah pembangunan kawasan, sistem penganggaran, serta keterpaduan program lintas pemerintah,” terang Dedy.
Adapun lima desa yang masuk daftar kawasan prioritas adalah Desa Bhuana Jaya, Sukamaju, Bukit Pariaman, Kerta Bhuana, dan Separi. Penetapan ini merupakan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) yang telah disusun sejak 2024.
Nantinya, kawasan tersebut disiapkan sebagai model pembangunan terpadu yang bisa ditiru oleh desa lain. Perencanaan, pelaksanaan, hingga mekanisme anggaran akan disinergikan dengan melibatkan Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat.
Program ini juga dikaitkan dengan visi pembangunan daerah. Menurut Dedy, arah kebijakan sejalan dengan misi Bupati Kukar dalam program Kukar Idaman Terbaik, khususnya tata kewilayahan. Untuk mendukung hal tersebut, nilai pembangunan kawasan ditargetkan mencapai Rp100 miliar per kawasan.
“Rencana pembangunan kawasan ini meliputi penguatan sektor wisata, pertanian, hingga pangan. Jadi bukan sekadar pembangunan fisik, tapi juga peningkatan daya saing desa,” tambahnya.
Selain pemerintah, program ini dirancang untuk menggandeng perusahaan melalui kontribusi CSR maupun dukungan sumber lain. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempercepat kemandirian ekonomi desa dan menciptakan daya tarik baru di Kukar.
Meski begitu, Dedy mengakui bahwa kerja sama dengan pihak ketiga masih tahap awal karena program baru ditetapkan secara nasional pada 2025.
Tahapan implementasi dijadwalkan mulai 2026. Pemerintah menargetkan desa yang terpilih bisa menjadi penggerak pembangunan kawasan sekaligus contoh kemandirian perdesaan di tingkat nasional. (adv/diskominfokukar)
