SANGATTA – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Kutai Timur kembali memberikan pandangan kritis terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim, khususnya terkait dengan alokasi anggaran dan pengawasan.
Pandi Widiarto menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien, khususnya pada sektor belanja modal, yang masih dianggap lebih kecil dibandingkan belanja operasional. “Hal ini mencerminkan kurangnya perencanaan yang matang dalam pengelolaan keuangan oleh pemerintah,” ungkap Pandi.
Fraksi Demokrat juga menyarankan agar pemerintah menambahkan anggaran multiyears untuk program prioritas, terutama dalam pembangunan infrastruktur yang menghubungkan antar desa dan kecamatan.
“Anggaran ini sangat penting untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Pandi.
Selain itu, ia mengingatkan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap program-program yang dianggap kurang tepat sasaran, seperti panggung hiburan dan bimbingan teknis pegawai.
“Kami berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi agar program-program tersebut lebih efektif dan memberikan hasil yang maksimal,” katanya.
Pandi juga menekankan pentingnya pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan APBD oleh seluruh anggota DPRD, agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran dan program-program dapat berjalan dengan baik.
“Pengawasan yang efektif dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan memastikan bahwa program-program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Untuk itu, Fraksi Demokrat mendesak adanya pengadaan dini atas barang atau jasa, agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyerapan anggaran. “Kami tidak ingin pengalaman buruk ini terulang kembali,” tegas Pandi, mengacu pada Peraturan Presiden yang mendukung pengadaan barang dan jasa secara elektronik untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. (Adv)
