Bawaslu Kutim Serahkan Buku Pengawasan Pilkada kepada Diskominfo
SANGATTA — Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kutai Timur (Kutim menyerahkan buku pengawasan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kabupaten Kutai Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Diskominfo Staper Kutim, Rabu (26/11/2025).
Kegiatan ini dihadiri Kepala Diskominfo Staper Kutim Ronny Bonar H. Siburian, Ketua Bawaslu Kutim Aswadi, serta jajaran masing-masing lembaga. Penyerahan buku pengawasan menjadi bagian dari agenda silaturahmi sekaligus penyampaian hasil kerja pengawasan Pilkada yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu.
Ketua Bawaslu Kutim Aswadi menjelaskan, buku pengawasan tersebut memuat rangkuman komprehensif seluruh tahapan Pilkada, mulai dari proses rekrutmen penyelenggara, tahapan kampanye, hingga penetapan pasangan calon terpilih. Dokumen tersebut disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pengawasan kepada publik dan pemangku kepentingan.
“Kegiatan ini merupakan agenda silaturahmi sekaligus penyampaian hasil pengawasan Pilkada. Seluruh tahapan kami rangkum dalam sebuah buku dan kami serahkan ke diskominfo sebagai referensi. Harapannya dapat menjadi bahan diskusi dan evaluasi untuk menghadapi pilkada mendatang,” ujar Aswadi.
Ia menambahkan, Diskominfo Staper memiliki peran strategis dalam penyebarluasan informasi kepemiluan kepada masyarakat. Karena itu, koordinasi dan keterbukaan informasi menjadi hal penting untuk menjaga kualitas demokrasi di Kutai Timur.
Kepala Diskominfo Staper Kutim Ronny Bonar H. Siburian menyambut baik penyerahan buku pengawasan tersebut. Menurutnya, dokumen tersebut menjadi sumber informasi penting dalam mendukung penyampaian informasi kepemiluan yang akurat dan berimbang kepada masyarakat.
“Kami terbuka untuk berkolaborasi dan bersinergi. DISKOMINFO siap memfasilitasi penyebaran informasi kepemiluan sesuai dengan prasarana yang kami miliki,” kata Ronny.
Penyerahan buku pengawasan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarlembaga serta meningkatkan kualitas komunikasi publik dalam agenda demokrasi di Kutim. (adv)
