APBD Kukar 2026 Diproyeksikan Turun, DPRD Ingatkan Pemerataan Pembangunan
PENAKALTIM.ID Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersama DPRD Kukar menggelar rapat paripurna keempat masa sidang pertama. Agenda utama membahas laporan Badan Anggaran serta kesepakatan bersama mengenai Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2026.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengungkapkan proyeksi APBD 2026 diperkirakan lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah daerah, kata dia, perlu lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan.
“APBD Kukar tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp7,5 triliun. Namun angka itu belum final karena masih menunggu kebijakan pemerintah pusat, terutama terkait dana transfer dan bagi hasil. Dari total itu, kontribusi dana transfer hanya sekitar Rp5 triliun atau 25 persen,” ujar Yani, Senin, 25 Agustus 2025.
Meski terjadi penurunan, Ahmad Yani menekankan pembangunan daerah harus tetap berjalan sesuai arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Fokus utama diarahkan pada pemerataan infrastruktur hingga tingkat kecamatan dan desa.
“Anggaran itu harus dibagi dengan adil. Tidak boleh ada kecamatan yang diprioritaskan sementara yang lain tidak. Semua harus merata sesuai visi-misi Kukar Idaman Terbaik,” katanya.
Selain infrastruktur, DPRD juga menyoroti program prioritas lain seperti kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan. Menurut Yani, meski anggaran lebih kecil, pemerintah daerah bersama DPRD tetap dituntut mengoptimalkan penggunaannya.
“Sedikit atau banyak, anggaran harus disyukuri. Yang penting asas keadilan dan pemerataan bisa terwujud,” ucapnya.
Ia menambahkan, usulan APBD 2026 yang diajukan bupati Kukar telah disampaikan ke DPRD sebagai acuan pembahasan. Setiap perbaikan atau penyesuaian, lanjut Yani, akan dibicarakan bersama sebelum penetapan resmi. (*adv/dprdkukar)
