DPRD Kukar Dorong Ketahanan Pangan Jadi Prioritas Menjelang Berfungsinya IKN
Ketahanan pangan dinilai harus menjadi prioritas utama bagi Kutai Kartanegara (Kukar) menjelang berfungsinya Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2028 mendatang. Dorongan ini disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kukar, Rahmat Dermawan, yang menilai kesiapan daerah penyangga IKN tak cukup diukur dari pembangunan infrastruktur semata, melainkan juga kemampuan menjaga ketersediaan pangan masyarakat.
Menurut Rahmat, penguatan sektor pertanian di Kukar merupakan bagian penting dari strategi besar mendukung pembangunan IKN. Daerah seperti Muara Jawa dan Samboja disebut memiliki potensi besar dalam produksi pangan, namun masih menghadapi persoalan klasik seperti keterbatasan pupuk, alat pertanian, serta infrastruktur pendukung.
“Kita tidak bisa bicara pembangunan IKN tanpa menyiapkan pangan yang kuat di daerah penyangganya. Petani harus benar-benar diperhatikan, bukan hanya jadi penonton pembangunan,” tegas legislator PDI-P itu saat menghadiri Sarasehan Ketahanan Pangan dan Tanam Padi Bersama di Muara Jawa, Sabtu, 25 Oktober 2025.
Rahmat menambahkan, DPRD Kukar mendorong sinergi antara akademisi, petani, dan pemerintah daerah agar kebijakan yang lahir berpihak kepada masyarakat bawah. Salah satu bentuk konkret sinergi tersebut diwujudkan melalui kerja sama dengan Ikatan Alumni Program Studi Pembangunan Sosial (IKA Pemsos) FISIP Universitas Mulawarman.
Kegiatan di Muara Jawa tersebut menghadirkan forum diskusi dan penanaman padi bersama petani, mahasiswa, serta akademisi. Melalui kegiatan ini, DPRD berupaya memperkuat kesadaran kolektif bahwa ketahanan pangan bukan sekadar wacana, melainkan tanggung jawab bersama.
Rahmat juga menyoroti pentingnya regenerasi petani di tengah pesatnya pembangunan IKN. Ia menilai banyak anak muda yang mulai enggan bertani, padahal mereka memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan daerah.
“Kalau kita tidak menyiapkan petani muda hari ini, lima tahun lagi sawah bisa tinggal cerita. Padahal tanpa petani, tidak ada kehidupan,” ujarnya mengingatkan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kukar, Muhammad Taufik, menjelaskan bahwa dari 20 kecamatan di Kukar, separuhnya merupakan sentra penghasil padi dengan luas baku sawah mencapai lebih dari 17 ribu hektare. Saat ini, produksi padi Kukar mencapai sekitar 120 ribu ton gabah per tahun, namun baru mampu memenuhi 30 hingga 40 persen kebutuhan pangan Kalimantan Timur.
“Boro-boro menyiapkan untuk IKN, untuk kebutuhan masyarakat Kaltim saja masih menjadi tantangan berat. Tapi ini bukan hambatan, justru peluang besar untuk memperkuat sektor pertanian kita,” terang Taufik.
Ia menyebut, pemerintah daerah kini tengah mendorong program hilirisasi pertanian, pengembangan lahan produktif, serta penguatan kelembagaan tani melalui koperasi dan BUMDes. Dalam rencana pembangunan jangka menengah Kukar 2025–2030, sektor pertanian juga ditempatkan sebagai salah satu pilar utama selain pariwisata dan industri hijau.
Sejalan dengan itu, perwakilan Otorita IKN, Setia Lenggono, menegaskan pentingnya kesiapan daerah penyangga menjelang pemindahan pusat pemerintahan Indonesia ke Nusantara. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, IKN resmi ditetapkan sebagai ibu kota politik pada 2028.
“Dalam Kepres itu sudah jelas disebutkan bahwa tahun 2028 IKN akan menjadi ibu kota politik Republik Indonesia. Jadi tidak ada lagi perdebatan, tinggal menunggu proses pemindahan dari Jakarta ke Nusantara,” akhirinya. (*adv/dprdkukar)
