Program Dedikasi Bupati: 20 Kecamatan di Kukar Bakal Punya Mini MPP
TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tancap gas. Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), pembangunan dan pengoperasian mini Mall Pelayanan Publik (MPP) di 20 kecamatan terus dikebut.
Ini bukan program coba-coba. Ini adalah program dedikasi Bupati Kukar yang secara tegas memangkas jarak antara pemerintah dan rakyat. Pelayanan harus jemput bola, bukan rakyat yang dipaksa jauh-jauh.
Progresnya dikonfirmasi langsung oleh Kepala DPMPTSP Kukar, Alfian Noor. Fokus saat ini adalah mematangkan infrastruktur digital sebagai tulang punggung layanan.
“Program dedikasinya Pak Bupati untuk mall pelayanan publik mini, mini mall pelayanan publik yang ada di 20 kecamatan sekarang masih berprogres,” sebutnya pada Senin (5/10/2026).
Perangkatnya sudah siap. Tidak lagi wacana. Tahap selanjutnya adalah distribusi dan eksekusi di lapangan.
“Unit-unitnya sekarang ini sudah kita adakan, itu khusus untuk perangkat lunaknya. Nah ini akan kita segera langsung kirim ke pihak kecamatan dan kemudian sekaligus untuk melakukan pelatihan kepada operator-operator yang ada di kecamatan-kecamatan,” terang Alfian.
Targetnya jelas dan terukur. Peluncuran 20 mini MPP akan dilakukan serentak pada momentum strategis.
“Insya Allah bulan Desember itu kita akan launching pada saat ulang tahun MPP yang keempat di MPP,” ucapnya.
Alfian menegaskan, cakupan 20 kecamatan adalah harga mati. Sesuai arahan Bupati dan Wakil Bupati, sistem pelayanan yang terpecah-pecah wajib diakhiri. Semua harus terintegrasi dalam satu pintu.
“Karena sistemnya sekarang digital saja, jadi fokusnya di kecamatan. Tidak ada lagi pelayanan ini sendiri, pelayanan pemerintahan sendiri. Semuanya harus tergabung di dalam satu tempat dan semuanya memberikan pelayanan di sana,” katanya.
Soal lokasi, tidak perlu gedung baru. Mini MPP akan menempati ruang khusus di dalam kantor kecamatan yang sudah ada. Efisien dan tepat sasaran. Di dalamnya akan tersedia layanan PATEN, perizinan, hingga layanan lintas perangkat daerah.
“Jadi saat ini perintahnya Pak Bupati itu bergabung saja di dalam kecamatan, ada ruang khusus atau space khusus, nanti itu semuanya masuk di sana,” ungkapnya.
Infrastruktur digitalnya dikawal ketat. DPMPTSP menggandeng Diskominfo Kukar untuk memastikan jaringan dan server berjalan stabil, mengingat seluruh aplikasi dan server MPP memang dikelola Diskominfo.
Selain mini MPP, DPMPTSP juga fokus mengejar target investasi hingga tutup tahun 2026. Data realisasi investasi akan segera dibuka ke publik setelah sinkronisasi dengan kementerian. (Adv/diskominfokukar)
