Ketua DPRD Kukar Dorong Kemandirian Fiskal Lewat Pengelolaan Potensi Lokal
PENAKALTIM.ID Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai memiliki peluang besar untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menegaskan bahwa pengelolaan potensi lokal harus dilakukan secara maksimal agar daerah tidak terus bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat.
“Kita tidak boleh terus-menerus mengandalkan dana perimbangan. Ini tidak bisa lagi,” tegas Yani saat ditemui awak media, pada Senin, 11 Agustus 2025.
Menurutnya, Kukar memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah mulai dari sektor pertambangan, migas, hingga perkebunan kelapa sawit. Selain itu, sektor pertanian dan peternakan yang sifatnya terbarukan juga bisa menjadi andalan baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Kukar ini kaya akan sumber daya. Kita harus mampu mengelola potensi ini menjadi sumber usaha yang bisa mendatangkan PAD,” ucapnya.
Meski begitu, Yani menyayangkan masih banyak peluang ekonomi yang belum digarap dengan pendekatan bisnis berkelanjutan. Kondisi ini membuat kontribusi sektor lokal terhadap PAD belum optimal.
Ia juga menyoroti penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar yang besar, namun hasilnya belum maksimal. Menurutnya, nilai APBD yang pernah mencapai Rp7 triliun hingga Rp12 triliun per tahun, seharusnya bisa diolah untuk menghasilkan PAD baru.
“Selama ini kita hanya mengucurkan dana APBD tanpa hitungan balik. Harusnya dari setiap pengeluaran, ada hasil yang kembali. Ketika APBD kita besar, mestinya bisa kembali menjadi potensi PAD yang nyata,” jelasnya.
Yani menekankan, kemandirian fiskal merupakan indikator penting dalam pembangunan daerah. Karena itu, Kukar harus memprioritaskan pengelolaan potensi lokal agar tidak bergantung penuh pada transfer dana pusat.
“Kita harus ciptakan itu. Jangan hanya mengeluarkan dana, tapi tidak ada yang masuk kembali,” pungkasnya. (*adv/dprdkukar)
