BKPSDM Kutim Pastikan Pengisian Jabatan Strategis Sesuai Sistem Merit
SANGATTA – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmennya dalam memastikan pengisian jabatan strategis berjalan sesuai prinsip sistem merit. Hal ini disampaikan dalam pelantikan dan pengambilan sumpah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) dan pejabat fungsional Tahun 2025 yang digelar di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Rabu (17/12/2025).
Kepala BKPSDM Kutim, Misliansyah, menekankan bahwa pengisian jabatan bukan sekadar administratif, melainkan bagian penting menjaga kesinambungan kerja pemerintahan. Menurutnya, kekosongan jabatan pimpinan tinggi pratama berpotensi menimbulkan stagnasi pengambilan keputusan dan mengganggu kelancaran organisasi.
“Pelantikan hari ini difokuskan untuk pengisian jabatan Eselon II B yang kosong, sehingga pelaksanaan program pemerintah daerah dan pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan optimal dan berkesinambungan,” ujar Misliansyah.
Dia menambahkan, seluruh tahapan pengisian jabatan dijalankan dengan transparansi, objektivitas, dan kecocokan kompetensi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. “Sistem merit menjadi landasan utama dalam manajemen aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Kutim,” jelasnya.
Pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, sebagai tanda keseriusan pemerintah daerah menutup kekosongan jabatan yang sempat terjadi di sejumlah posisi kunci. Misliansyah menyebut, langkah ini juga menjadi persiapan menghadapi kemungkinan kekosongan jabatan di tahun 2026, termasuk posisi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Kepala Dinas Pariwisata.
“BKPSDM bersama Pemkab Kutim telah merencanakan seleksi terbuka awal tahun depan agar tidak terjadi kekosongan jabatan dalam waktu lama,” ujarnya.
Dengan pengisian jabatan strategis ini, BKPSDM berharap birokrasi Kutim tetap stabil dan pelayanan publik tidak terganggu. Para pejabat baru diharapkan segera menyesuaikan diri dan memberikan kontribusi nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan.
