KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara resmi memulai penyusunan arah pembangunan lima tahun ke depan. Proses ini ditandai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang digelar di Tenggarong, Selasa, 16 September 2025 silam.
Forum ini mempertemukan pemerintah daerah, DPRD, akademisi, serta organisasi masyarakat. Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa musrenbang bukan sekadar formalitas, melainkan ruang untuk memperkaya dokumen RPJMD.
“Kami ingin mendengar masukan dari semua elemen masyarakat dan pemangku kepentingan. Tujuannya agar program pembangunan benar-benar mewakili kepentingan semua pihak,” ucap Aulia.
RPJMD yang sedang disusun berpijak pada visi besar kepemimpinan Aulia Rahman Basri bersama Wakil Bupati Rendi Solihin. Visi itu berbunyi, “Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata, dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”
Visi tersebut dijabarkan dalam tiga pilar utama. Pertama, Maju, yang berfokus pada penguatan ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan. Kedua, Sejahtera, diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat berbasis budaya lokal. Ketiga, Berkelanjutan, yang menekankan keseimbangan lingkungan hidup dalam setiap pembangunan.
Indikator pembangunan juga dipaparkan. Pertumbuhan ekonomi Kukar ditargetkan naik dari 5,6 persen pada 2025 menjadi 7,7 persen di 2030. Angka kemiskinan diproyeksikan turun dari 6,9 persen menjadi 4,8 persen. Sementara itu, penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dipatok dari 17,59 persen menjadi 53,45 persen pada periode yang sama.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemkab Kukar menetapkan lima misi utama. Pertama yakni, menyediakan layanan dasar terbaik di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Selanjutnya mendorong hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif, memperkuat tata kelola pemerintahan melalui profesionalisme aparatur sipil negara. Disamping itu Pemkab Kukar akan fokus mengembangkan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal dan terakhir mewujudkan pembangunan kewilayahan yang berkeadilan.
Selain itu, Aulia memastikan 17 program dedikasi yang menjadi janji kampanye Pilkada lalu tetap menjadi landasan pembangunan daerah. “Semua harus terukur dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Bupati menambahkan, partisipasi publik adalah kunci penyusunan RPJMD. Karena itu, semua elemen masyarakat dipersilakan memberi masukan sebelum dokumen tersebut disahkan DPRD Kukar.
“Ketika RPJMD ini selesai, disahkan, dan diterapkan, maka dokumen tersebut akan menjadi pedoman atau kitab suci pembangunan Kutai Kartanegara untuk lima tahun ke depan,” kata Aulia menutup. (adv/diskominfokukar)
