Pemadaman Listrik Dikeluhkan Warga, Bupati Kukar Desak Solusi Pasokan Energi
TENGGARONG – Pemadaman listrik bergilir di sejumlah kecamatan di Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, menjadi sorotan Bupati Aulia Rahman Basri. Pemerintah Kabupaten Kukar mengaku belum menerima pemberitahuan resmi dari PT PLN terkait gangguan pasokan listrik yang dikeluhkan masyarakat tersebut.
Aulia mengatakan, pemerintah daerah telah menjalin komunikasi dengan PLN untuk mengetahui penyebab gangguan. Namun, Pemkab Kukar tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi secara langsung operasional perusahaan penyedia listrik itu.
“Pemerintah daerah ingin memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kami berkomunikasi dengan PLN untuk mengetahui kendala yang mereka hadapi,” kata Aulia, Selasa (27/10/2026).
Di tengah keluhan masyarakat, Aulia kembali mendorong pemerintah pusat merealisasikan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) mulut tambang di Kukar. Usulan tersebut, menurut dia, telah disampaikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), khususnya pihak yang menangani sektor kelistrikan.
Aulia menilai, ketersediaan listrik yang andal menjadi kebutuhan mendasar masyarakat. Dia juga menyoroti kondisi Kukar sebagai salah satu daerah penghasil batu bara, tetapi sebagian wilayahnya masih menghadapi persoalan pasokan listrik.
“Kami menyampaikan kepada kementerian bahwa masyarakat tentu merasa kecewa ketika setiap hari melihat batu bara diangkut dari daerahnya, tetapi kebutuhan listrik masih terkendala,” ujarnya.
Salah satu wilayah yang disorot Aulia ialah Kecamatan Tabang. Dia menyebut kawasan tersebut kerap mengalami pemadaman listrik, meski berada di wilayah dengan aktivitas pertambangan batu bara berskala besar, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan operasional PT Bayan.
Menurut Aulia, kondisi tersebut memperkuat alasan bagi pemerintah daerah untuk memperjuangkan pemerataan akses energi. Masyarakat yang tinggal di kawasan penghasil sumber daya alam, kata dia, juga membutuhkan pasokan listrik yang memadai untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
Meski demikian, penyelesaian persoalan kelistrikan membutuhkan koordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan atas penyediaan dan operasional jaringan listrik. Pemkab Kukar menyatakan akan melanjutkan komunikasi dengan PLN dan kementerian terkait untuk mendorong perbaikan layanan serta mencari solusi atas pemadaman yang terjadi.
“Kami akan terus menyuarakan persoalan ini dan berkoordinasi dengan PLN serta kementerian terkait agar pemadaman seperti ini tidak terus terjadi di Kukar,” kata Aulia. (adv/diskominfokukar)
