Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kutai Kartanegara dinilai tidak bisa dilepaskan dari pemenuhan gizi sejak usia dini. Hal tersebut menjadi sorotan DPRD Kukar, yang menilai integrasi antara program pendidikan dan kesehatan harus berjalan beriringan agar hasil pembangunan lebih optimal.
Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal, menjelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan Kukar ke depan akan memadukan program nasional Presiden Prabowo dengan gagasan lokal yang telah dijalankan semasa Bupati Edi Damansyah. Kini, Bupati Aulia Rahman Basri disebut akan melanjutkan dan memperkuatnya dalam bentuk program yang lebih komprehensif.
“Bukan hanya untuk anak SD, SMP, atau SMA, tapi juga bagi usia dini seperti PAUD, balita, sampai lansia. Karena bagaimana pendidikan bisa maksimal kalau kesehatannya belum mendukung,” ujar Andi saat ditemui di Ruang Banmus DPRD Kukar, Senin, 20 Oktober 2025.
Salah satu fokus utama yang akan dikembangkan, lanjut Andi, adalah program makan siang bergizi. Program ini diharapkan mampu meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah dan balita. DPRD Kukar mendorong agar pelaksanaannya disinergikan dengan jaringan posyandu, PKK, dan puskesmas di tiap wilayah.
“Jadi nanti ketika bayi atau balita datang ke posyandu, mereka juga bisa mendapatkan pemenuhan gizi yang cukup. Ini bentuk konkret perhatian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat,” terangnya.
Selain fokus pada pemenuhan gizi, DPRD juga menekankan pentingnya pengawasan dan pendampingan di lapangan. Setiap pelaksana program diharapkan mendapatkan bimbingan dari tenaga kesehatan serta kader PKK agar bantuan yang disalurkan benar-benar sesuai kebutuhan penerima.
Andi menambahkan, kolaborasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi kunci agar kebijakan ini berjalan efektif. Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), hingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) disebut telah menyiapkan rencana anggaran untuk mendukung pelaksanaannya.
“Teman-teman dari Dinkes dan DPMD sudah menyusun rancangannya. Sekarang tinggal bagaimana pelaksanaannya diarahkan agar tepat sasaran,” kata Andi.
Menurutnya, program makan bergizi ini bukan sekadar langkah pencegahan stunting, melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas SDM Kukar. Dengan asupan gizi yang baik, anak-anak akan tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki daya saing tinggi.
“Kalau gizi dan pendidikan ditangani bersamaan, hasilnya pasti lebih maksimal. Kita tidak hanya bicara angka, tapi soal generasi penerus Kukar yang unggul,” tegasnya.
DPRD Kukar berharap, kebijakan integratif tersebut dapat mulai diimplementasikan pada 2026 bersamaan dengan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru.
“Semoga tahun depan sudah bisa berjalan penuh. Ini langkah penting bagi masa depan Kukar,” pungkas Andi. (*adv/dprdkukar)
