Wabup Kutim: Kerja Sama Lintas Sektor Bisa Turunkan Angka Stunting
KUTAI TIMUR – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kantor Bupati Kutim, Selasa (16/12/2025). Pertemuan ini bertujuan menyinkronkan program, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta.
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, saat membuka acara menyatakan bahwa anggaran penanganan stunting sebenarnya telah tersedia dan terintegrasi dalam 16 program daerah, termasuk program unggulan Seribu Rumah Layak Huni.
Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada sejauh mana sinkronisasi antar-instansi berjalan di lapangan.
“Kita harus berkolaborasi dengan seluruh dinas maupun instansi, baik swasta maupun pemerintah. Jika kerja sama ini berjalan solid, saya yakin angka stunting bisa kita turunkan secara drastis,” ujar Mahyunadi.
Mahyunadi secara terbuka menargetkan penurunan angka stunting yang lebih progresif dibandingkan target nasional. Ia mematok penurunan sebesar 3 persen per tahun demi mencapai ambisi besar menekan angka stunting di bawah 10 persen pada tahun 2030 mendatang. Ia juga mendorong perusahaan lain untuk mencontoh peran sektor swasta yang telah aktif berkontribusi di beberapa kecamatan.
Senada dengan hal tersebut, Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, menjelaskan bahwa rakor ini merupakan wadah evaluasi sekaligus pematangan program tahun 2026. Fokus utama ke depan adalah pemanfaatan data by name by address (BNBA) agar intervensi tepat sasaran.
“Melalui forum ini, kita menyelaraskan persepsi dan mengintegrasikan perencanaan agar penggarapan program tahun 2026 benar-benar menyentuh keluarga berisiko stunting,” pungkas Junaidi.
Acara diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada tim kolektif ‘Cap Jempol Stop Stunting’ 2025 sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam memerangi stunting di Kutai Timur. (adv)
