KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar sosialisasi akhir arsitektur dan peta rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta pedoman manajemen risiko SPBE, manajemen layanan, dan manajemen aset TIK SPBE.
Tujuan dari acara ini adalah untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintahan dalam menjalankan SPBE dan mempersiapkan diri untuk transisi menuju Pemerintahan Digital.
Asisten III Pemkab Kukar, Dafip Haryanto, menekankan bahwa keberhasilan SPBE dan Pemerintahan Digital sangat bergantung pada kolaborasi, disiplin, dan integritas seluruh aparatur pemerintahan.
“Keberhasilan SPBE dan kelak akan berganti ke Pemerintahan Digital sangat bergantung pada kolaborasi, disiplin, dan integritas seluruh aparatur pemerintahan,” sebutnya.
Pemkab Kukar juga sedang mempersiapkan diri untuk transisi menuju Pemerintahan Digital yang akan menjadi pengganti SPBE mulai tahun 2026.
Konsep ini tidak hanya menekankan digitalisasi sistem dan layanan, tetapi juga transformasi nilai, budaya kerja, dan kemampuan adaptif birokrasi dalam merespons perubahan.
“Perlu disadari bahwa saat ini pemerintah pusat tengah mempersiapkan kerangka baru bernama Pemerintahan Digital yang akan menjadi pengganti SPBE mulai tahun 2026,” ungkapnya.
Dengan demikian, Pemkab Kukar siap menghadapi masa depan pemerintahan digital dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. (adv/diskominfokukar)
