PariwaraPariwara Diskominfo Kukar

Bupati Kukar Mulai Bidik Potensi Pajak dari Sektor Tambang

TENGGARONG – Aktivitas pertambangan yang besar di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penerimaan pajak daerah. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar kini mulai menelusuri administrasi perpajakan perusahaan tambang untuk memastikan potensi pendapatan dari kegiatan operasional mereka masuk ke kas daerah.

Langkah ini diarahkan untuk mengoptimalkan tiga sumber penerimaan, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan pajak air permukaan. Pemkab Kukar bahkan memproyeksikan penerimaan dari sektor tersebut dapat melampaui Rp800 miliar pada 2027 apabila seluruh potensi berhasil dioptimalkan.

Bupati Kukar, dr Aulia Rahman Basri, mengatakan penelusuran dilakukan melalui pemeriksaan administrasi dan lapangan oleh tim terpadu. Proses tersebut diawali dengan entry meeting pemeriksaan sektor pertambangan di Gedung Putri Karang Melenu (PKM), Senin (16/11/2026).

Kegiatan ini melibatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta unsur kejaksaan dan kepolisian untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan.

Aulia menilai, salah satu sumber penerimaan yang perlu mendapat perhatian khusus adalah PBBKB. Sebab, kebutuhan bahan bakar untuk menunjang aktivitas alat berat dan kendaraan operasional perusahaan tambang di Kukar tergolong besar.

Ia membandingkan penerimaan PBBKB Kukar dengan Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Berdasarkan data yang dipaparkannya, penerimaan dari sektor tersebut di Kutim mencapai sekitar Rp1 triliun, sedangkan Kukar berada di kisaran Rp500 miliar.

Padahal, jika mengacu pada data royalti batu bara, aktivitas produksi pertambangan di Kukar dinilai lebih besar dibandingkan sejumlah daerah lainnya.

“Kalau produksinya lebih besar, otomatis alat berat yang digunakan lebih banyak dan kebutuhan bahan bakarnya juga meningkat. Seharusnya, penerimaan PBBKB Kukar bisa lebih besar daripada daerah terdekat seperti Kutai Timur,” jelas Aulia.

Perbedaan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah melakukan pencocokan data perusahaan. Pemkab ingin mengetahui apakah kewajiban perpajakan telah tercatat sesuai dengan lokasi kendaraan dan alat berat menjalankan aktivitas operasionalnya.

Aulia optimistis, penertiban administrasi dan optimalisasi pemungutan pajak dapat memberikan tambahan penerimaan yang signifikan bagi daerah.

“Kami yakin dan optimistis, ketika ini bisa dirapikan dengan baik melalui kegiatan seperti hari ini, pendapatan kita pada 2027 bisa melebihi Rp800 miliar dari kondisi sekarang,” tegasnya.

Telusuri Lokasi Pembayaran Pajak Perusahaan

Dalam pemeriksaan tersebut, pemerintah daerah juga akan menelusuri kemungkinan adanya perbedaan antara lokasi pembayaran pajak dan wilayah tempat kendaraan perusahaan beroperasi.

Aulia menegaskan, pemeriksaan ini bukan berarti seluruh perusahaan pertambangan selama ini mengabaikan kewajiban perpajakannya. Persoalan yang ingin dipastikan adalah kesesuaian pencatatan dan lokasi penerimaan pajak.

Ia mencontohkan perusahaan yang memiliki kantor pusat di Samarinda atau Balikpapan, sementara aktivitas pertambangan dan penggunaan alat beratnya berlangsung di wilayah Kukar.

Dalam kondisi tertentu, administrasi kendaraan maupun transaksi bahan bakar berpotensi tercatat di daerah tempat perusahaan berkantor atau kendaraan terdaftar. Padahal, kendaraan tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan produksi di Kukar.

“Bisa jadi perusahaan patuh membayar pajak, tetapi lokasi pembayaran pajaknya saja yang mungkin tidak tepat. Kendaraannya beroperasi di Kutai Kartanegara, sehingga harapan kita pembayaran PBBKB-nya juga masuk ke Kukar, bukan mengikuti tempat nomor kendaraan tersebut berada,” terangnya.

Karena itu, pemeriksaan tidak hanya dilakukan melalui dokumen administrasi. Tim terpadu juga akan mencocokkan data dengan kondisi operasional perusahaan di lapangan.

Apabila ditemukan perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan, pemerintah daerah memastikan penegakan aturan tetap dilakukan. Sanksi akan diberikan berdasarkan regulasi yang berlaku.

“Kita tidak ingin mengada-ada terkait aturan maupun kepatuhan perusahaan. Ini memang kewajiban yang seharusnya dilaksanakan. Ketika perusahaan tidak patuh terhadap aturan, sanksi sesuai ketentuan tentu akan diberikan,” ujarnya.

Melalui langkah tersebut, Pemkab Kukar berharap aktivitas ekonomi sektor pertambangan dapat memberikan kontribusi penerimaan yang lebih sesuai dengan besarnya kegiatan usaha di daerah.

Optimalisasi pajak ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal Kukar, sehingga potensi ekonomi daerah dapat memberikan manfaat lebih besar bagi pembiayaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. (Adv/DiskominfoKukar)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button