Pemkab Kukar Sesuaikan Alokasi RT-Ku Terbaik, Kecamatan Tunggu DPA
TENGGARONG – Pelaksanaan program RT-Ku Terbaik di Kecamatan Tenggarong masih menunggu kepastian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Alokasi anggaran yang sebelumnya direncanakan sebesar Rp150 juta per RT untuk sementara disesuaikan menjadi Rp50 juta, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Pelaksana Tugas (Plt) Camat Tenggarong, Isnaniah, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini menunggu kepastian DPA sebelum program tersebut dapat direalisasikan kepada masing-masing RT.
Ia menjelaskan, penyesuaian besaran anggaran tersebut telah dikomunikasikan bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar pada sekitar Agustus 2026.
Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan anggaran pada sektor pelayanan masyarakat lainnya.
“Kami dari kecamatan hanya menunggu kepastian DPA. Kalau tidak salah, akhir Agustus kami ada komunikasi dengan Sekda bahwa anggaran Rp150 juta itu sementara menjadi Rp50 juta karena melihat kondisi keuangan pemerintah kita,” ucap Isnaniah, Selasa (6/10/2026).
Penyesuaian alokasi tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan anggaran Posyandu yang mengalami peningkatan. Ia menyebutkan terdapat kebutuhan anggaran sekitar Rp3,8 miliar untuk mendukung kader Posyandu di wilayah Kecamatan Tenggarong.
Peningkatan kebutuhan tersebut disebabkan adanya perubahan standar pelayanan yang berdampak pada jumlah kader yang perlu diakomodasi.
Jika sebelumnya alokasi anggaran diperuntukkan bagi enam kader, kini jumlah kader yang perlu diperhatikan menjadi sekitar 19 hingga 21 orang karena perubahan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Awalnya jumlah kadernya hanya enam, sekarang jumlah kader Posyandu sekitar 19 sampai 21 karena perubahan enam SPM pelayanan. Itu yang membuat pembengkakan anggaran,” terangnya.
Menurut Isnaniah, perubahan tersebut juga melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), karena pelayanan Posyandu tidak hanya berkaitan dengan sektor kesehatan. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu melakukan penyesuaian terhadap prioritas pengalokasian anggaran.
Terkait waktu penyaluran, ia berharap DPA dapat turun pada Oktober 2026 sehingga anggaran program dapat segera tersedia. Namun, apabila DPA telah tersedia tetapi belum diikuti ketersediaan anggaran, pihak kecamatan tetap belum dapat melakukan penagihan.
“Insyaallah, bulan Oktober ini semoga DPA bisa turun dan anggaran tersedia,” sebutnya.
Untuk penggunaan anggaran, Isnaniah menyebutkan masing-masing RT nantinya tetap mengacu pada petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan. Salah satu alokasi yang memiliki porsi cukup besar adalah kegiatan gotong royong dengan porsi sekitar 20 persen dari anggaran.
Ia menyampaikan, sejumlah kebutuhan di tingkat RT juga telah mulai diakomodasi sejak awal tahun, termasuk kebutuhan terkait penanganan bencana. Sehingga, apabila program berjalan, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dapat disesuaikan kembali dengan alokasi anggaran yang tersedia.
Selain persoalan anggaran, waktu pelaksanaan juga menjadi pertimbangan. Menurut Isnaniah, jika pemerintah tetap mempertahankan alokasi Rp150 juta per RT dengan sisa waktu yang ada, dikhawatirkan program tidak dapat direalisasikan secara optimal karena keterbatasan tenaga pengelola di tingkat RT. (adv/diskominfokukar)
