penakaltim.id Kondisi Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong sudah dalam status darurat. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud akhirnya turun langsung meninjau lapas pada Jumat, 3 Juli 2026, setelah menerima laporan soal kelebihan kapasitas dan pembangunan gedung baru yang belum rampung.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut audiensi Kepala Lapas Riva Dilyanti dengan Gubernur Kaltim. Dalam pertemuan itu, Riva memaparkan dua persoalan utama: lapas yang sesak dan proyek pembangunan gedung baru yang terhenti karena anggaran.
Oleh karena itu, Gubernur Kaltim memutuskan datang untuk melihat fakta di lapangan. Ia juga menyapa warga binaan, mengecek kegiatan pembinaan, sekaligus meninjau bangunan yang belum selesai dan kepadatan penghuni.
“Bapak Gubernur ingin melihat langsung kondisi lapas, menyapa warga binaan, berdialog mengenai kegiatan pembinaan yang berjalan, sekaligus melihat secara langsung kondisi kelebihan kapasitas yang terjadi. Per hari ini jumlah warga binaan mencapai 357 orang,” ujar Riva.
Sebagai satu-satunya Lapas Perempuan di Kaltim dan Kaltara, beban lapas ini memang sangat berat. Pelimpahan warga binaan dari berbagai daerah terus masuk. Sementara kapasitasnya sangat terbatas.
Angkanya juga mencengangkan. Sedangkan kapasitas ideal hanya 135 orang. Untuk realitanya dihuni 357 orang.
“Kapasitasnya hanya 135 orang, tetapi saat ini dihuni 357 warga binaan. Ada satu kamar yang dihuni sekitar 42 hingga 43 orang. Dari sisi kemanusiaan tentu kondisinya sudah sangat tidak ideal,” terangnya.
Dampak overkapasitas ini sistemik. Petugas sudah tidak bisa lagi menempatkan warga binaan berdasarkan jenis tindak pidana. Keamanan menjadi prioritas utama karena seluruh ruang sudah penuh.
Persoalan ini belum berhenti di situ. Antrean pelimpahan dari kejaksaan juga masih ada. Selain itu, warga binaan perempuan yang kini dititip di lapas dewasa di daerah lain juga belum bisa dipindahkan ke Tenggarong lanteran tidak ada tempat.
Kunjungan Gubernur ini diharapkan segera ditindaklanjuti dengan solusi konkret. Baik percepatan pembangunan gedung baru maupun langkah darurat untuk mengurangi kepadatan.
