BBM Nelayan Kukar Belum Merata, DKP Siapkan Skema SPBUN dan Pertashop di Pesisir hingga Hulu
KUTAI KARTANEGARA – Persoalan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) masih menghantui aktivitas nelayan di Kutai Kartanegara (Kukar). Meski kuota subsidi telah dialokasikan, distribusinya belum sepenuhnya menjangkau wilayah pesisir maupun hulu karena minimnya fasilitas penyaluran khusus.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar, Muslik, mengakui selama ini nelayan terpaksa bergantung pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) reguler. Kondisi tersebut membuat pasokan BBM sering terbatas, sehingga berdampak langsung pada jam kerja dan penghasilan mereka.
“Kalau untuk SPBUN memang belum merata. Saat ini nelayan masih kita fasilitasi melalui SPBU umum dengan kuota tertentu,” jelasnya.
Untuk memperoleh BBM subsidi, nelayan diwajibkan melengkapi dokumen berupa pas kecil atau surat ukur kapal. Data tersebut kemudian didaftarkan ke aplikasi X-Star sebelum bisa melakukan pembelian. Namun, mekanisme ini belum sepenuhnya efektif, terutama bagi nelayan yang tinggal jauh dari lokasi SPBU.
Sebagai solusi jangka panjang, DKP Kukar mendorong pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBUN) di sejumlah titik strategis. Muslik menyebut, satu SPBUN telah beroperasi di Muara Jawa, sementara titik lain seperti Anggana dan Handil Terusan sedang dalam tahap proses. Lokasi tambahan direncanakan di Muara Badak serta Marangkayu.
Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan opsi pertashop di wilayah hulu, karena sebagian nelayan setempat lebih banyak menggunakan pertalite daripada solar. “Pertashop penting bagi nelayan di hulu. Mereka rata-rata tidak memakai solar, tapi pertalite,” tambah Muslik.
Ia menegaskan, pembangunan SPBUN maupun pertashop tidak sepenuhnya ditangani pemerintah daerah. DKP hanya memfasilitasi izin dan administrasi, sementara realisasi infrastruktur akan melibatkan pihak swasta. Apabila minat investor rendah, maka Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM) disiapkan untuk mengambil peran.
Dengan strategi ini, pemerintah berharap akses energi bagi nelayan lebih mudah dan merata. Muslik menekankan, peningkatan infrastruktur penyaluran BBM akan menjadi kunci agar aktivitas nelayan tidak lagi terkendala pasokan bahan bakar. (adv/diskominfokukar)
