PariwaraPariwara Diskominfo Kukar

Pemkab Kukar Kembangkan Mini MPP di 20 Kecamatan

TENGGARONG – Jarak dan keterbatasan akses selama ini menjadi salah satu tantangan masyarakat di sejumlah wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) ketika mengurus administrasi maupun perizinan. Untuk memangkas kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar mulai mendorong pengembangan Mini Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh kecamatan.

Program ini menyasar 20 kecamatan agar masyarakat bisa memperoleh berbagai layanan pemerintahan lebih dekat dari tempat tinggalnya. Nantinya, layanan yang selama ini terpusat di MPP kabupaten akan direplikasi ke tingkat kecamatan, terutama jenis pelayanan yang kewenangannya dapat dilimpahkan.

Bupati Kukar, dr Aulia Rahman Basri, mengatakan kehadiran Mini MPP diharapkan mengurangi mobilitas warga menuju Tenggarong hanya untuk menyelesaikan urusan administrasi tertentu.

“Sehingga masyarakat tidak perlu lagi ke kabupaten untuk mengurus perizinan yang bisa didelegasikan,” ujar Aulia.

Menurutnya, pengembangan fasilitas tersebut tidak berarti pemerintah daerah harus membangun sistem pelayanan baru dari awal. Sebab, seluruh kecamatan sebenarnya sudah memiliki Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang selama ini menjadi bagian dari pelayanan publik.

Fasilitas tersebut nantinya akan diperkuat agar dapat menjalankan fungsi Mini MPP secara lebih optimal. Penguatan mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), penambahan petugas pelayanan, serta penyempurnaan sarana dan sistem pendukung.

Di sisi lain, Pemkab Kukar juga menyiapkan keterhubungan layanan kecamatan dengan sistem digital MPP kabupaten. Integrasi ini mencakup pemanfaatan Kukar Satu Data dan layanan PATEN untuk mempermudah proses administrasi sekaligus mendukung pertukaran data antarinstansi.

Aulia menjelaskan, konsep Mini MPP juga akan berjalan beriringan dengan inovasi pelayanan digital, termasuk layanan berbasis metaverse yang dapat diakses menggunakan smartphone.

Dalam skema tersebut, masyarakat tetap bisa mendapatkan pendampingan secara langsung di kantor kecamatan apabila mengalami kesulitan ketika menggunakan layanan digital.

“Mini MPP ini sifatnya menjadi admin atau pendamping ketika masyarakat mengalami kendala dalam mengurus layanan melalui smartphone,” jelasnya.

Dengan pola pelayanan tersebut, kantor kecamatan nantinya tidak hanya menjadi tempat pengurusan administrasi secara konvensional. Fasilitas itu juga diproyeksikan menjadi titik pendampingan bagi warga yang ingin memanfaatkan berbagai layanan pemerintahan berbasis teknologi.

Pengembangan Mini MPP di 20 kecamatan menjadi bagian dari upaya Pemkab Kukar memperluas jangkauan pelayanan publik. Pemerintah daerah ingin memastikan kemudahan mengakses layanan tidak hanya dirasakan masyarakat yang tinggal di sekitar pusat pemerintahan.

Terlebih, kondisi geografis Kukar dengan wilayah yang luas membuat sebagian masyarakat harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk mengurus kebutuhan administrasi di Tenggarong.

Melalui penguatan PATEN, integrasi data, serta pemanfaatan teknologi digital, Pemkab Kukar berharap pelayanan publik semakin efisien dan mudah dijangkau hingga tingkat kecamatan. (Adv/DiskominfoKukar)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button