DKP Kukar Usulkan 224 Ribu Liter Solar Subsidi per Bulan untuk Nelayan
TENGGARONG – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, mengusulkan alokasi solar bersubsidi sebanyak 224 ribu liter per bulan untuk mendukung aktivitas melaut sekitar 221 nelayan. Namun, realisasi penyaluran masih bergantung pada kelengkapan administrasi dan kapasitas lembaga penyalur di wilayah setempat.
Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan DKP Kukar, Ali Rahman, mengatakan akses terhadap BBM bersubsidi memerlukan pendataan yang terintegrasi dengan sistem instansi terkait.
Salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi nelayan adalah memiliki Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA). Kartu tersebut digunakan sebagai identitas pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan.
“Untuk menerima BBM bersubsidi, nelayan harus terintegrasi dengan sistem yang digunakan BPH Migas,” kata Ali, Jumat (9/10/2026).
Menurut Ali, pengajuan BBM bersubsidi tidak hanya bergantung pada identitas nelayan. Besaran alokasi untuk setiap kapal juga ditentukan berdasarkan spesifikasi teknis, seperti kapasitas mesin, ukuran kapal dalam gross tonnage (GT), serta jumlah mesin yang digunakan.
Sebagai gambaran, kapal berukuran 2 GT dengan mesin berkekuatan 24 horsepower (HP) dapat memperoleh alokasi maksimal sekitar 937 liter solar untuk kebutuhan dua bulan.
Perbedaan spesifikasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan bahan bakar masing-masing kapal. Karena itu, penghitungan kuota harus menyesuaikan kondisi armada dan kebutuhan operasional nelayan.
Di sisi lain, DKP Kukar masih menghadapi persoalan kapasitas penyaluran. Usulan kebutuhan solar sebanyak 224 ribu liter per bulan belum sepenuhnya memperoleh kepastian dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) maupun lembaga penyalur terkait.
Ali menyebut kapasitas penyaluran di salah satu lokasi yang dibahas masih berkisar 40–50 kiloliter. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam merealisasikan usulan alokasi BBM bersubsidi.
Wilayah pesisir, termasuk Kecamatan Muara Badak dan Marangkayu, menjadi perhatian dalam pengembangan akses bahan bakar bagi nelayan Kukar.
DKP Kukar berharap penyaluran solar bersubsidi dapat membantu mengurangi beban biaya operasional melaut. Dengan akses bahan bakar yang sesuai kebutuhan, nelayan diharapkan dapat menjalankan aktivitas penangkapan ikan secara lebih efisien. (adv/diskominfokukar)
